RBN || Jakarta
Pemerintah tengah mengkaji kebijakan bekerja dari rumah (work from home/WFH) sebagai langkah strategis untuk menekan konsumsi energi di tengah potensi krisis global akibat konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Skema kerja fleksibel ini direncanakan berlaku bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan sebagian pekerja swasta, dengan opsi penerapan satu hari dalam sepekan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa hari Jumat menjadi opsi paling realistis untuk penerapan WFH. Menurutnya, kebijakan ini berpotensi menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), meski besaran penghematannya masih bergantung pada dinamika harga minyak dunia.
Sejumlah kajian awal menunjukkan potensi penghematan yang cukup signifikan. Analisis dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution memperkirakan bahwa WFH satu hari per minggu dapat menghemat anggaran negara hingga Rp9,7 triliun per tahun. Efisiensi ini berasal dari berkurangnya penggunaan listrik, pendingin ruangan, operasional gedung, hingga mobilitas dinas pegawai.
Namun, para ekonom mengingatkan bahwa kebijakan ini bukan solusi utama. Analis ISEAI, Ronny P. Sasmita, menyebut dampak WFH lebih bersifat akumulatif jangka panjang, bukan perubahan besar dalam struktur fiskal negara.
Pandangan serupa disampaikan Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira. Ia menilai penghematan BBM dari kebijakan tersebut relatif kecil, hanya berkisar 0,5 hingga 1,5 persen dari total konsumsi nasional. Bahkan, ia menyoroti potensi peningkatan konsumsi energi rumah tangga, seperti listrik dan LPG, saat masyarakat bekerja dari rumah.
Peneliti dari Center of Reform on Economics, Muhammad Ishak Razak, menambahkan bahwa dampak WFH terbatas karena mayoritas tenaga kerja Indonesia berada di sektor informal yang tidak memungkinkan sistem kerja jarak jauh.
Meski demikian, wacana ini tetap dinilai sebagai langkah adaptif pemerintah dalam merespons ketidakpastian global. Di tengah tekanan energi dan ekonomi, kebijakan kecil yang konsisten diyakini dapat menjadi bagian dari strategi efisiensi nasional yang lebih luas.
Sumber: Detikfinance
