RBN || Jakarta
Wacana pemotongan gaji menteri di Kabinet Merah Putih mencuat sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran negara di tengah ketidakpastian ekonomi global. Isu ini ramai diperbincangkan setelah adanya dorongan penghematan belanja pemerintah, termasuk kemungkinan pemangkasan gaji pejabat tinggi negara sebagai bentuk solidaritas fiskal.
Namun hingga kini, kebijakan tersebut belum menjadi keputusan resmi pemerintah.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa wacana tersebut belum pernah dibahas dalam forum resmi kabinet. “Belum pernah kita bahas,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/4/2026). Ia menjelaskan bahwa pembahasan terkait pemotongan gaji maupun tunjangan menteri belum masuk dalam agenda pemerintah.
Airlangga juga menyebut bahwa meskipun wacana ini sempat muncul, pemerintah masih dalam tahap memantau tanpa pembahasan lanjutan. “Nanti kita lihat, waktu itu ada pembahasan, tapi kita monitor saja,” tambahnya. Ia bahkan meminta agar pertanyaan terkait usulan tersebut ditujukan kepada pihak yang pertama kali mengemukakan ide tersebut.
Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan tidak keberatan jika kebijakan tersebut diterapkan, meskipun belum ada keputusan resmi. Ia memperkirakan potensi pemotongan gaji menteri bisa mencapai sekitar 25 persen sebagai bagian dari langkah efisiensi anggaran negara. Namun demikian, ia menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.
Wacana ini sendiri muncul dalam konteks upaya pemerintah menjaga stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah tekanan global, termasuk konflik geopolitik dan ketidakpastian ekonomi dunia. Meski demikian, hingga saat ini belum ada kebijakan resmi yang menetapkan pemotongan gaji menteri, sehingga publik masih menunggu keputusan final dari pemerintah.
Sumber: Liputan6
