RBN || Malaysia
Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menyampaikan kekecewaan atas mencuatnya kasus korupsi di tubuh Angkatan Tentera Malaysia (ATM), termasuk yang diduga melibatkan petinggi militer. Pernyataan tegas itu disampaikan dalam pembukaan Sidang Pertama Masa Jabatan Ke-15 Parlemen Malaysia di Kuala Lumpur, Senin (19/1/2026).
“Saya amat kecewa apabila berlakunya kasus rasuah dalam Angkatan Tentera Malaysia sampai peringkat tertinggi. Sepertinya selepas ini, saya terpaksa melantik seorang sarjan sahaja untuk menjadi Panglima Angkatan Tentera,” ujar Sultan Ibrahim dalam pidatonya.
Sultan Ibrahim menilai kasus yang terungkap di ATM kemungkinan hanya bagian kecil dari persoalan korupsi yang lebih luas. Ia menyebut praktik serupa berpotensi terjadi pula di institusi lain seperti bea dan cukai, imigrasi, kepolisian, hingga lembaga legislatif. Karena itu, ia meminta agar penanganan korupsi dilakukan secara tuntas dan menyeluruh.
Menurut Sultan Ibrahim, seluruh rencana pembangunan dan program pemerintahan akan sulit berjalan maksimal jika korupsi masih mengakar. Ia menegaskan rasuah harus diperangi secara besar-besaran.
Raja Malaysia juga mendorong keterlibatan publik dalam upaya pemberantasan korupsi, termasuk dengan melaporkan jika menemukan indikasi praktik rasuah.
“Bukan sahaja penerima yang harus ditangkap, tetapi juga pemberi dan ejen yang berkaitan mesti diambil tindakan,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Sultan Ibrahim meminta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) bekerja cepat, tegas, dan profesional dalam menangani penyelidikan berbagai kasus korupsi. Ia juga meminta pemerintah Malaysia di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim memastikan penanganan perkara rasuah dilakukan oleh hakim yang berpengalaman agar proses hukum berjalan efektif.
Sultan Ibrahim menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa koruptor, termasuk pihak yang melindungi mereka, adalah pengkhianat negara. Ia mengingatkan pejabat publik dan anggota parlemen agar menjalankan amanah rakyat secara bertanggung jawab dan tidak menyalahgunakan kekuasaan.
Sumber: Antara News
