RBN || Bekasi
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Wakil Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN Tedi Bharata, Plt. Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja, dan CEO Lippo Group James Riady melakukan peninjauan progres pembangunan rumah susun (rusun) subsidi di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, Selasa (26/5/2026).
Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan progres pembangunan rusun subsidi berjalan sesuai target sekaligus mendukung percepatan penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa pemerintah terus mendorong berbagai inovasi penyediaan hunian vertikal yang terjangkau, khususnya di kawasan penyangga Jakarta. “Kita ingin masyarakat berpenghasilan rendah memiliki akses terhadap hunian yang layak, terjangkau, dan dekat dengan pusat aktivitas ekonomi maupun tempat kerja,” ujar Menteri Ara.
Menurutnya, pembangunan rusun subsidi menjadi salah satu solusi penting untuk mengatasi backlog perumahan sekaligus keterbatasan lahan di kawasan perkotaan. “Hunian vertikal seperti rusun subsidi ini menjadi solusi masa depan, terutama di wilayah dengan kebutuhan rumah tinggi dan harga tanah yang terus meningkat,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Ara menyampaikan bahwa progres pembangunan saat ini masih berjalan sesuai rencana. “Saat ini progres pembangunan masih sesuai rencana dan sudah masuk pada tahapan test pile. Dari total 8.600 pile, saat ini sudah terpasang sebanyak 1.836 pile,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa percepatan pembangunan harus tetap memperhatikan kualitas dan aturan yang berlaku. “Kita harus memastikan pembangunan rusun subsidi ini berjalan cepat, tetapi tetap sesuai aturan dan menjaga kualitas pembangunan,” tegas Menteri Ara.
Menteri Ara juga menjelaskan skema kolaborasi dalam pembangunan proyek tersebut. “Posisi Kementerian PKP dalam program ini adalah sebagai pembuat kebijakan atau regulator. Untuk pembiayaan dan pembangunan dilakukan melalui Danantara, sementara tanah merupakan hibah dari Lippo seluas 30 hektare untuk tiga lokasi pembangunan,” ujarnya.
Menurutnya, proyek tersebut direncanakan akan menyediakan total sekitar 141.000 hunian dari tiga lokasi lahan yang telah disiapkan. “Ini merupakan salah satu proyek hunian vertikal terbesar yang diharapkan dapat membantu masyarakat pekerja memiliki rumah layak di dekat pusat ekonomi dan industri,” tambahnya.
Menteri Ara juga menjelaskan timeline pembangunan rusun subsidi tersebut. “Proses pembangunan dimulai dari land clearing pada Februari 2026, kemudian ground breaking pada Maret 2026, dilanjutkan pembangunan struktur ke atas pada Agustus 2026, dan ditargetkan selesai pada Agustus 2028,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Ara juga menekankan pentingnya kualitas pembangunan agar masyarakat mendapatkan hunian yang nyaman dan aman. “Kita tidak hanya mengejar jumlah unit, tetapi juga kualitas bangunan, fasilitas, akses transportasi, dan lingkungan yang baik bagi masyarakat,” tambahnya.
Wakil Kepala BP BUMN Tedi Bharata menyampaikan bahwa program pembangunan rusun subsidi mendapat perhatian khusus dari Presiden. “Program rusun subsidi ini mendapatkan perhatian khusus dari Presiden dan akan kita rencanakan serta laksanakan dengan baik agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan dukungannya terhadap kolaborasi pemerintah dan sektor swasta dalam penyediaan hunian rakyat. “Kami mendukung langkah-langkah percepatan pembangunan hunian rakyat yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi,” tambahnya.
Sementara itu, CEO Lippo Group James Riady menyampaikan pihaknya sangat menantikan masyarakat untuk dapat segera menghuni rusun subsidi tersebut. “Kami sangat menantikan masyarakat yang nantinya akan menghuni rusun subsidi ini. Target kami pembangunan selesai pada Agustus 2028 dan setelah itu akan dilakukan serah terima,” ujarnya.
James Riady juga menjelaskan bahwa kawasan sekitar Meikarta merupakan salah satu pusat industri terbesar di Asia Tenggara. “Kawasan sekitar Meikarta ini merupakan salah satu kawasan industri terbesar di Asia Tenggara. Sekitar 50 persen industri di Indonesia berada di sekitar sini dengan ribuan pabrik,” jelasnya.
Menurutnya, pembangunan rusun subsidi menjadi solusi penting bagi para pekerja di kawasan industri tersebut. “Kita ingin para pekerja pabrik memiliki hunian yang dekat dengan tempat kerjanya sehingga kualitas hidup mereka menjadi lebih baik dan mobilitasnya lebih efisien,” tambahnya.
Ia juga menyampaikan bahwa proyek pembangunan di Meikarta memiliki dampak ekonomi yang besar terhadap pertumbuhan nasional. “Menurut perhitungan kami, proyek di Meikarta ini bisa menyumbangkan sekitar 0,4 hingga 0,8 persen terhadap GDP sehingga dampaknya sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi,” ujar James Riady.
Plt. Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja juga menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan perumahan di Kabupaten Bekasi. “Kami mendukung penuh pembangunan hunian bagi masyarakat, termasuk rusun subsidi, karena kebutuhan rumah di Kabupaten Bekasi terus meningkat,” ujarnya.
Ia juga memastikan proses perizinan pembangunan rusun subsidi berjalan lancar. “Saat ini proses perizinan sudah masuk di Dinas Cipta Karya dan seluruh persyaratan sudah terpenuhi 100 persen. Secepatnya akan kami keluarkan surat perizinannya agar pembangunan bisa berjalan lebih cepat,” tegas Asep Surya Atmaja.
Peninjauan tersebut juga menjadi bagian dari evaluasi percepatan pembangunan kawasan hunian terintegrasi yang diharapkan mampu mendukung mobilitas masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas hidup penghuni.
Melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan sektor swasta, Kementerian PKP menegaskan komitmennya untuk terus memperluas akses hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia.
________________
sumber: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
