RBN || Jakarta
Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia memprediksi gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) masih akan membayangi perekonomian nasional pada semester II tahun 2026. Dalam laporan terbarunya bertajuk “Badai PHK (Belum) Berlalu”, CORE memperkirakan sekitar 15 ribu hingga lebih dari 20 ribu pekerja berpotensi kehilangan pekerjaan.
Penelitian yang disusun oleh Yusuf Rendy Manilet, Azhar Syahida, Dwi Setyorini, dan Lailatun Nikmah tersebut menyoroti sektor manufaktur sebagai bidang yang paling rentan terdampak. Diperkirakan sebanyak 8,7 hingga 12,1 ribu pekerja di sektor manufaktur dapat terkena PHK. Sementara itu, sektor jasa diperkirakan menyumbang 3,3 hingga 4,5 ribu kasus PHK, sedangkan sektor pertanian sekitar 3,3 hingga 3,6 ribu pekerja.
CORE menjelaskan, potensi peningkatan PHK dipengaruhi berbagai faktor global dan domestik, mulai dari konflik di Selat Hormuz hingga pelemahan nilai tukar rupiah. Kondisi tersebut dinilai dapat memicu kelangkaan bahan baku dan meningkatkan biaya produksi industri nasional.
Dalam laporannya, CORE menyebutkan bahwa pelemahan rupiah berpotensi meningkatkan harga bahan baku manufaktur. Jika kenaikan biaya produksi melampaui 1,5 persen, perusahaan diperkirakan akan melakukan pengurangan output yang berdampak pada efisiensi tenaga kerja.
Meski demikian, CORE menilai situasi ini juga menjadi momentum penting bagi pemerintah dan pelaku industri untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Dukungan terhadap industri dalam negeri, penciptaan lapangan kerja baru, serta peningkatan kualitas tenaga kerja dinilai menjadi langkah strategis untuk menghadapi tantangan ekonomi global.
CORE turut mengingatkan bahwa peningkatan PHK dapat berdampak pada bertambahnya jumlah pengangguran dan pekerja sektor informal, yang per Februari 2026 tercatat mencapai 87,74 juta jiwa atau sekitar 59,42 persen dari total tenaga kerja aktif di Indonesia.
Sumber: CNN Indonesia
