RBN || Jombang
Puluhan warga yang tergabung dalam Forum Rembug Masyarakat Jombang (FRMJ) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Pemerintah Kabupaten Jombang, Selasa (7/4/2026). Mereka menuntut agar pemerintah daerah segera menghentikan pengadaan seragam untuk anggota DPRD yang nilainya mencapai Rp500 juta.
Aksi tersebut digelar sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pengadaan seragam dewan di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang semakin tertekan. Massa menganggap pengadaan seragam ini bertentangan dengan semangat efisiensi anggaran yang sedang didorong di berbagai daerah di Indonesia.
Aksi dimulai dengan long march dari Jalan Wahid Hasyim menuju kantor Pemkab Jombang. Setibanya di lokasi, massa langsung menggelar orasi di depan gerbang kantor pemerintah dan membentangkan sejumlah poster yang berisi tuntutan penghentian anggaran seragam dewan.
Koordinator lapangan aksi, Joko Fatah Rochim, mengkritik besarnya anggaran seragam tersebut. Ia menyebutkan bahwa pengadaan seragam ini tidak berpihak pada kondisi masyarakat yang saat ini sedang kesulitan secara ekonomi. Selain itu, berbagai fasilitas lain yang diterima anggota dewan juga dianggap membebani keuangan daerah.
“Persoalan seragam ini sangat besar setiap tahunnya. Belum fasilitas-fasilitas lain yang juga besar. Sementara masyarakat terus dipajaki. Kami minta kepada bupati agar ini tidak disetujui dan dihentikan,” tegas Joko.
Joko juga menambahkan bahwa pemerintah daerah tidak perlu ragu untuk mengambil sikap tegas terhadap DPRD. Ia menilai alasan konstituen yang sering digunakan oleh anggota dewan tidak mencerminkan kondisi riil masyarakat saat ini.
“Saat ini masyarakat menjerit, harga kebutuhan meningkat. Dampaknya luar biasa. Seharusnya anggaran seperti ini dihentikan,” lanjutnya.
Menanggapi tuntutan tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, Agus Purnomo, menjelaskan bahwa anggaran seragam untuk anggota DPRD telah tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk tahun 2026.
“Itu sudah teranggarkan dalam DPA SKPD masing-masing. Untuk menyikapi hal tersebut, nanti kita serahkan kepada pengguna anggaran, dalam hal ini anggota dewan,” ujar Agus Purnomo.
Namun, massa FRMJ menyatakan bahwa mereka akan kembali menggelar aksi serupa dengan jumlah massa yang lebih besar jika pemerintah daerah tidak memenuhi tuntutan mereka, yaitu membatalkan anggaran seragam DPRD tersebut.
Aksi ini menunjukkan semakin meningkatnya sorotan publik terhadap penggunaan anggaran daerah, terutama di tengah tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat luas.
Sumber: TV One News
