RBN || Amerika Serikat
Perusahaan teknologi Meta dilaporkan menggunakan berbagai cara untuk menyiasati pengawasan regulator terkait maraknya iklan penipuan di platform Facebook dan Instagram. Alih-alih memberantas iklan bermasalah secara menyeluruh, Meta disebut lebih memilih menyembunyikannya dari pantauan otoritas.
Temuan tersebut diungkap dalam laporan investigasi khusus Reuters, yang mengutip dokumen internal Meta selama empat tahun terakhir. Dokumen itu berasal dari berbagai divisi, mulai dari keuangan, hukum, kebijakan publik, hingga tim keamanan perusahaan.
Laporan Reuters menyebutkan, Meta mengembangkan panduan internal untuk mengurangi tekanan regulator yang semakin ketat terhadap praktik iklan penipuan di berbagai negara. Salah satu strategi yang disorot berkaitan dengan Ad Library atau Perpustakaan Iklan, basis data yang dibuat Meta untuk meningkatkan transparansi iklan.
Ad Library kerap digunakan regulator untuk melacak iklan bermasalah. Namun, Meta dilaporkan terlebih dahulu memetakan kata kunci yang biasa dipakai regulator saat menelusuri iklan penipuan. Kata kunci tersebut kemudian digunakan berulang kali untuk menghapus iklan tertentu dari hasil pencarian Ad Library.
Cara ini membuat jumlah iklan penipuan yang terlihat di Ad Library berkurang drastis. Meski demikian, menurut Reuters, secara keseluruhan jumlah iklan penipuan yang beredar di platform Meta nyaris tidak menurun.
Sandeep Abraham, konsultan keamanan siber yang pernah menjadi penyelidik penipuan di Meta, menyebut praktik ini sebagai “sandiwara regulasi”. Ia menilai langkah tersebut menyimpang dari tujuan awal Ad Library yang seharusnya menjamin transparansi.
Menanggapi laporan itu, Meta membantah tudingan menyembunyikan iklan penipuan. Perusahaan menyatakan bahwa penghapusan iklan dari hasil pencarian Ad Library merupakan bagian dari penegakan kebijakan internal yang sah untuk melawan penipuan.
Laporan Reuters juga mengungkap, strategi tersebut pertama kali diterapkan di Jepang, saat regulator setempat mempertimbangkan aturan verifikasi pengiklan menyusul lonjakan iklan investasi palsu yang memanfaatkan wajah tokoh publik dengan teknologi kecerdasan buatan (AI). Setelah Ad Library “dibersihkan”, rencana aturan verifikasi tersebut akhirnya tidak jadi diberlakukan.
Keberhasilan itu mendorong Meta menyusun dokumen internal yang disebut “global playbook” untuk diterapkan di negara lain, termasuk Amerika Serikat, Eropa, India, Australia, dan Brasil.
Dokumen tersebut juga menjelaskan pertimbangan bisnis di balik langkah Meta. Penerapan verifikasi pengiklan secara menyeluruh dinilai mampu menekan iklan penipuan secara signifikan, tetapi berpotensi menelan biaya sekitar 2 miliar dolar AS dan memangkas pendapatan hingga 4,8 persen.
Karena itu, Meta disebut memilih pendekatan reaktif, yakni menghapus iklan penipuan setelah ada laporan. Verifikasi pengiklan hanya diterapkan di negara yang mewajibkannya secara hukum, seperti Singapura dan Taiwan. Menurut pejabat Taiwan yang dikutip Reuters, kebijakan verifikasi terbukti menurunkan iklan penipuan secara signifikan.
Investigasi sebelumnya juga menunjukkan bahwa iklan berisiko tinggi menyumbang pendapatan hingga 7 miliar dolar AS per tahun. Temuan ini dinilai menjelaskan mengapa Meta enggan memperketat verifikasi.
Dampak praktik tersebut kini berujung masalah hukum. Pemerintah Kepulauan Virgin AS menggugat Meta dengan tuduhan memperoleh keuntungan dari iklan penipuan. Sementara itu, Komisi Eropa meminta penjelasan rinci terkait penanganan iklan penipuan oleh Meta dan meragukan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi Uni Eropa.
Sumber: Kompas
