RBN || Jakarta
Sebuah video yang memperlihatkan seorang pria berseragam TNI diduga tengah melakukan transaksi narkoba jenis sabu di kawasan Berlan, Matraman, Jakarta Timur, viral di berbagai platform media sosial dan dengan cepat menarik perhatian publik serta memicu beragam reaksi.
Menanggapi hal tersebut, pihak TNI Angkatan Darat bergerak cepat dengan melakukan penelusuran dan penyelidikan internal untuk memastikan kebenaran informasi yang beredar, hingga akhirnya berhasil mengidentifikasi sosok dalam video tersebut sebagai oknum prajurit aktif berinisial Koptu YP yang berdinas di satuan Pusat Peralatan TNI AD (Puspalad). Setelah identitas dipastikan, yang bersangkutan langsung diamankan oleh satuan Provost TNI AD untuk menjalani pemeriksaan intensif.
Berdasarkan hasil pemeriksaan awal diketahui bahwa oknum tersebut mengakui telah melakukan pembelian sekaligus menggunakan narkoba, yang kemudian diperkuat dengan hasil tes urine yang menunjukkan positif mengandung zat terlarang, sehingga proses hukum langsung berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku di lingkungan militer, termasuk kemungkinan dikenakan sanksi berat hingga pemecatan jika terbukti bersalah secara hukum.
Pihak TNI AD dalam keterangan resminya menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius yang tidak mencerminkan nilai-nilai disiplin, kehormatan, dan integritas seorang prajurit, serta menegaskan komitmen institusi untuk tidak memberikan toleransi terhadap segala bentuk penyalahgunaan narkoba di dalam tubuh TNI.
Selain itu, langkah tegas ini juga menjadi bentuk upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pertahanan negara, di sisi lain TNI juga mengapresiasi peran serta masyarakat yang telah membantu mengungkap kasus ini melalui penyebaran informasi, namun tetap mengimbau agar masyarakat bijak dalam menggunakan media sosial dengan memastikan kebenaran informasi sebelum menyebarkannya agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran.
Sementara itu, proses pemeriksaan terhadap oknum tersebut masih terus berlangsung secara mendalam untuk menelusuri kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain maupun jaringan yang lebih luas, sehingga diharapkan penanganan kasus ini dapat dilakukan secara transparan, profesional, dan tuntas sesuai dengan hukum yang berlaku.
Sumber: Detik News
