RBN || Semarang
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen merespons keluhan sejumlah wali murid terkait menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama bulan Ramadan. Ia memastikan program tersebut akan dievaluasi, bahkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti melanggar dapat dikenai sanksi hingga penutupan.
Hal itu disampaikan Taj Yasin saat ditemui wartawan di Tanah dan Gedung TPP KPPBC TMP Tanjung Emas, Kota Semarang, Rabu (25/2/2026). Ia mengapresiasi masyarakat yang telah memberikan masukan terkait pelaksanaan program tersebut.
“Perlu dievaluasi. Jadi banyak terima kasih saya ucapkan kepada masyarakat yang mengevaluasi, sehingga kami koordinator di provinsi meneruskan berkoordinasi dengan pemerintah pusat,” kata Taj Yasin, yang juga Ketua Tim Percepatan MBG di Jawa Tengah.
Ia menjelaskan, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) MBG untuk melakukan audit terhadap pelaksanaan program, termasuk menindak jika ditemukan pelanggaran.
“Nanti mana-mana yang melakukan kesalahan-kesalahan akan ada audit. Bisa sampai ke tahap penutupan terhadap SPPG yang melanggar,” tegasnya.
Taj Yasin juga meminta agar seluruh SPPG meningkatkan kualitas pelaksanaan program, mulai dari pengemasan hingga distribusi makanan.
“Maka saya berharap untuk SPPG-SPPG ditertibkan, diedukasi betul, cara pengemasannya, cara pengirimannya dan lain sebagainya,” ujarnya.
Ia mengakui adanya berbagai masukan dari masyarakat dan tokoh terkait menu MBG selama Ramadan. Menurutnya, penyesuaian menu telah dilakukan, terutama karena mayoritas masyarakat di Jawa Tengah sedang menjalankan ibadah puasa.
“(MBG kering dianggap terlalu murah, tanggapannya bagaimana?) Tergantung ya. Memang masyarakat melihat seperti itu,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pembagian makanan selama Ramadan telah disesuaikan agar dapat dikonsumsi saat berbuka puasa.
“Karena mayoritas masyarakat di Jawa Tengah khususnya di Jepara adalah beragama Islam, ini sedang melakukan ibadah puasa, sehingga ini yang diatur. Diatur pembagian, jenisnya, yang makanan kering disesuaikan, nanti bisa diolah di rumah sehingga pembagiannya ada dua kali dan itu pun di waktu sore,” jelasnya.
Meski demikian, sejumlah wali murid menyampaikan kekecewaan terhadap menu yang diterima anak-anak mereka. Nur (57), wali murid siswa kelas 3 SD di Pekunden, Semarang, menilai makanan yang diberikan tidak sesuai harapan.
“Kalau lihat menunya, menurut saya nggak sepadan dengan harga segitu. Orang tua di paguyuban bilang paling dihitung harganya Rp 6.000-an, di bawah Rp 10 ribu,” kata Nur.
Ia menjelaskan, anaknya menerima menu seperti kacang hijau, jeruk, roti, pisang, telur, dan kurma. Namun, menurutnya, kandungan gizi dan kualitas makanan tersebut masih dipertanyakan.
“Kalau soal gizi, menurut saya belum terpenuhi. Anak saya paling dimakan pisangnya saja, yang lain kadang nggak. Menurut ortu-ortu itu malah mending nggak usah dapat sekalian,” ujarnya.
Nur juga mengungkapkan bahwa pihak sekolah telah beberapa kali menyampaikan protes kepada SPPG, namun belum ada perubahan signifikan.
“Sudah berkali-kali protes dari empat bulan lalu, tapi tetap dapatnya seperti itu,” imbuhnya.
Ia juga menyoroti masalah distribusi makanan yang sering terlambat, sehingga sebagian siswa tidak menerima jatah makanan.
“Anak kelas 1 dan 2 sudah pulang. Jadi nggak kebagian. Di sekolah lain di Pekunden juga itu kan anak-anaknya sopan, kadang malah ada yang MBG-nya dibagikan ke driver ojek online, muridnya sendiri yang membagikan,” katanya.
Keluhan serupa disampaikan Dewanto (42), warga Semarang, yang memiliki dua anak di sekolah berbeda.
“Yang di Candisari dapatnya roti, pastel, salak, dan kacang. Kalau yang di Semarang Selatan, dapatnya pisang, kurma, roti, telur ayam, dan telur puyuh,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan akan terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG agar tujuan utamanya, yaitu meningkatkan kualitas gizi anak-anak, dapat tercapai secara optimal.
Sumber: detikcom
