RBN || Bandung
Pemerintah Kota Bandung memperketat pengawasan aparatur sipil negara dan memperluas edukasi untuk mencegah praktik judi online yang berpotensi merugikan masyarakat (7/7/2026).
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, langkah awal difokuskan memastikan tidak ada aparatur sipil negara yang terlibat judi online karena praktik tersebut kerap berujung pada pinjaman online ilegal.
“Yang pasti sekarang kami akan memastikan dulu bahwa di ASN tidak ada yang terjebak judi online. Karena setiap kali seseorang terjebak judi online, biasanya akan terjebak juga pada pinjaman online ilegal. Itu yang harus kita cegah.”
Pemkot Bandung akan memperkuat literasi digital dan literasi keuangan di lingkungan aparatur sipil negara sebelum diperluas kepada masyarakat melalui berbagai program edukasi.
“Literasi digital dan literasi keuangan akan kami pastikan dulu berjalan di lingkungan ASN. Setelah itu baru kita masuk ke wilayah-wilayah masyarakat melalui berbagai program edukasi. Pada dasarnya ini soal membangun kesadaran.”
Farhan juga mengawasi perkembangan koperasi simpan pinjam agar tidak disalahgunakan sebagai kedok praktik yang berpotensi merugikan masyarakat.
ASN yang terbukti terlibat judi online akan dikenai sanksi sesuai tingkat pelanggaran, mulai dari pembinaan hingga pemberhentian tidak dengan hormat apabila terbukti mengorganisasi praktik perjudian.
“Kalau hanya sekali dua kali dan masih pada tahap pelanggaran ringan tentu ada mekanisme pembinaan dan teguran. Tapi kalau sudah sampai mengorganisasi atau menggalang praktik perjudian, itu langsung kami tindak tegas. Bisa diberhentikan dengan tidak hormat.”
Farhan memastikan pengawasan dilakukan secara berkelanjutan agar praktik judi online dapat dicegah sejak dini serta tidak berkembang di lingkungan aparatur maupun masyarakat.
__________________________
sumber: Diskominfo Kota Bandung
