RBN || Amerika Serikat
Pemerintahan Presiden AS Donald Trump memberlakukan pembatasan baru pada liputan media tentang militer AS, yang mengharuskan kantor berita untuk setuju bahwa mereka tidak akan mengungkapkan informasi yang belum disetujui pemerintah untuk dirilis.
Dalam sebuah memo pada hari Jumat, Departemen Pertahanan mengatakan jurnalis yang menerbitkan materi sensitif tanpa izin dapat dicabut izin persnya. Para pendukung media mengatakan pembatasan tersebut akan menghambat pemberitaan independen.
Ketika ditanya oleh wartawan di luar Gedung Putih apakah Pentagon seharusnya bertanggung jawab atas apa yang boleh dilaporkan pers, Trump menjawab pada hari Minggu, “Tidak, saya rasa tidak. Tidak ada yang menghentikan wartawan.” Trump tidak ditanya secara spesifik tentang kebijakan baru tersebut.
Memo itu mengatakan kantor berita wajib mengakui bahwa mengungkapkan, mengakses, atau mencoba mengakses informasi sensitif tanpa izin dapat menjadi alasan penolakan atau pencabutan izin pers.
Departemen tersebut “tetap berkomitmen pada transparansi untuk mendorong akuntabilitas dan kepercayaan publik. Namun, informasi Departemen Perang harus disetujui untuk dipublikasikan oleh pejabat berwenang sebelum dirilis, meskipun tidak dirahasiakan,” demikian bunyi memo tersebut, menggunakan akronim untuk Departemen Perang. Trump telah memerintahkan departemen tersebut untuk mengganti namanya menjadi Departemen Perang, sebuah perubahan yang akan membutuhkan persetujuan dari Kongres.
Langkah ini menandai contoh terbaru dari tekanan yang diberikan pemerintahan Trump terhadap organisasi media di AS yang selama ini dianggap Trump bias terhadapnya. Langkah ini juga merupakan perluasan pembatasan akses pers ke Pentagon di bawah Menteri Pertahanan Pete Hegseth, mantan pembawa acara Fox News.
Memo tersebut menyatakan bahwa wartawan yang kehilangan kredensialnya akan ditolak aksesnya ke semua instalasi militer AS, termasuk Pentagon sendiri. Larangan semacam itu akan menimbulkan pertanyaan serius tentang liputan militer AS, mulai dari pengumuman penting Pentagon hingga tindakannya dalam konflik dan bantuan bencana.
Langkah tersebut segera dikecam oleh berbagai organisasi media, termasuk New York Times, Reuters, Washington Post, dan Wall Street Journal. Ketua National Press Club di Washington, yang mengadvokasi kebebasan pers, mengatakan bahwa tindakan tersebut merupakan “serangan langsung” terhadap jurnalisme independen.
“Jika berita tentang militer kita harus disetujui pemerintah terlebih dahulu, maka publik tidak lagi mendapatkan laporan independen. Publik hanya mendapatkan apa yang ingin dilihat oleh para pejabat,” ujar Presiden National Press Club, Mike Balsamo, dalam sebuah pernyataan.
Juru bicara Pentagon Sean Parnell mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa ini “adalah pedoman dasar dan masuk akal untuk melindungi informasi sensitif serta perlindungan keamanan nasional dan keselamatan semua yang bekerja di Pentagon”.
Pada bulan Februari, departemen tersebut memindahkan empat organisasi media dari ruang kantor Pentagon yang telah ditentukan, memulai rotasi dengan outlet lain yang mencakup publikasi berhaluan kanan. Pada bulan Mei, Hegseth juga mengeluarkan perintah yang mewajibkan jurnalis untuk memiliki pengawalan resmi di sebagian besar gedung Pentagon.
Sumber: Reuters
