RBN || Bogor
Kasus dugaan penyalahgunaan wewenang mencuat di lingkungan Satpol PP Kota Bogor setelah seorang istri anggota mengungkap bahwa surat keputusan (SK) pengangkatan ASN milik suaminya diduga digadaikan oleh atasan ke bank senilai Rp100 juta. Peristiwa ini menjadi sorotan karena melibatkan oknum pejabat internal.
Istri anggota Satpol PP tersebut, Desi Hartati, menjelaskan bahwa pinjaman itu dilakukan oleh atasan suaminya yang berinisial I, yang menjabat sebagai Kasubag Keuangan dan Pelaporan. Ia menyebut pinjaman tersebut awalnya diklaim untuk kepentingan kantor.
“Jadi awalnya atasan itu meminjam (ke bank) atas nama suami saya. Suami saya juga izin pribadi ke saya. Setelah izin, saya percaya saja, karena pihak bank kan tidak mungkin tanpa ada tanda tangan istri. Saya izinkan pinjaman sebesar Rp 100 juta, di-ACC,” ujar Desi pada Selasa, 14 April 2026.
Desi mengungkapkan bahwa pada awalnya oknum tersebut menjanjikan pinjaman akan dilunasi dalam waktu satu tahun dan SK akan segera dikembalikan. Namun, kenyataannya setelah dilakukan pengecekan, jangka waktu pinjaman justru mencapai 10 tahun.
“Awalnya berjalan lancar karena sepengetahuan saya pinjaman paling lama itu satu tahun (dilunasi), janjinya. Jadi kita tidak tahu, setelah satu tahun saya minta dilunasi, ternyata jangkanya lebih dari satu tahun. Setelah dicek, 10 tahun,” jelasnya.
Akibat perjanjian tersebut, gaji suami Desi kini dipotong setiap bulan sebesar Rp2.080.000 untuk membayar cicilan pinjaman di bank. Pada tahun pertama, pembayaran disebut berjalan lancar karena masih ditanggung oleh oknum tersebut.
Namun sejak Maret 2025, oknum berinisial I disebut tidak lagi membayar uang pengganti cicilan, sementara pemotongan gaji suami Desi tetap berjalan. Kondisi ini membuat beban finansial keluarga semakin berat karena harus menanggung cicilan yang tidak mereka gunakan.
Desi mengaku awalnya masih menoleransi kondisi tersebut karena dilandasi kepercayaan dan solidaritas sesama ASN. Namun kini, ia merasa dirugikan karena gaji suaminya terancam terus dipotong hingga 10 tahun ke depan akibat permasalahan tersebut.
Sumber: Detik News
