RBN || Jakarta
Pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan pembatasan penggunaan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) instan bagi pelajar tingkat dasar hingga menengah melalui penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) tujuh kementerian yang mengatur pedoman pemanfaatan teknologi digital dan AI di dunia pendidikan.
Kebijakan tersebut melarang siswa SD hingga SMA menggunakan layanan AI yang memberikan jawaban instan seperti ChatGPT untuk menyelesaikan tugas atau proses belajar, karena dikhawatirkan dapat menurunkan kemampuan berpikir kritis dan kognitif peserta didik.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk mencegah fenomena yang disebut brain rot serta cognitive debt, yakni kondisi ketika kemampuan berpikir seseorang menurun akibat terlalu bergantung pada teknologi yang menyediakan jawaban instan tanpa proses analisis.
Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa teknologi AI tidak sepenuhnya dilarang di lingkungan sekolah, melainkan tetap dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu pembelajaran sepanjang dirancang khusus untuk kepentingan pendidikan, seperti simulasi pembelajaran, robotik, atau aplikasi edukatif yang mendukung proses berpikir siswa.
Kebijakan ini juga dilatarbelakangi meningkatnya paparan teknologi digital di kalangan anak dan remaja, dengan rata-rata waktu penggunaan layar yang mencapai lebih dari tujuh jam per hari, yang dinilai berpotensi memengaruhi kesehatan mental serta menurunkan aktivitas fisik generasi muda.
Melalui regulasi tersebut, pemerintah berupaya menyeimbangkan pemanfaatan teknologi modern dengan penguatan kemampuan dasar siswa, sehingga perkembangan AI tetap menjadi sarana pendukung pendidikan tanpa menggeser peran utama proses belajar yang menuntut nalar, kreativitas, dan pemahaman mendalam.
Sumber: CNA Indonesia
