RBN || Jakarta
Presiden Prabowo Subianto menginginkan birokrasi pemerintahan yang sederhana, cepat, dan tidak berbelit-belit. Bagi Prabowo, aturan yang terlalu rumit justru berpotensi menghambat pelayanan publik dan pelaksanaan program-program yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat.
Hal itu disampaikan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman saat memberikan arahan kepada tenaga profesional dan jajaran sekretariat KSP di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (14/7/2026).
Dudung menegaskan, Presiden Prabowo menginginkan setiap program prioritas pemerintah dapat dilaksanakan secara cepat dan tepat sasaran tanpa terhambat prosedur yang tidak efisien.
“Bapak Presiden itu tidak terlalu suka dengan aturan-aturan yang menjelimet, yang akhirnya mengulur-ngulur waktu dan menghambat. Beliau (Presiden) inginnya cepat, cepat, cepat. Nah, ini yang harus mampu kita kejar dan selesaikan,” tegas Dudung.
Menurut Dudung, seluruh program prioritas yang dicanangkan Presiden memiliki tujuan yang sama, yakni meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Program tersebut meliputi Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, Revitalisasi Sekolah, Sekolah Garuda Transformasi, hingga layanan Cek Kesehatan Gratis.
“Arahnya dari Bapak Presiden itu hanya satu: kepentingan kesejahteraan rakyat, tidak ada yang lain. Tugas kita di KSP adalah membantu beliau mewujudkan itu,” lanjutnya.
Selain mendorong percepatan pelaksanaan program, Presiden Prabowo juga disebut memiliki komitmen kuat dalam memberantas praktik korupsi dan ketimpangan penguasaan aset yang selama ini dinilai belum memberikan manfaat secara merata kepada masyarakat.
Dudung menilai, pembangunan harus mampu dirasakan oleh seluruh daerah di Indonesia, bukan hanya terpusat di wilayah tertentu atau dinikmati oleh segelintir pihak.
“Selama ini banyak pihak yang hanya memperkaya diri sendiri, sementara masyarakat di daerah seperti Bangka, Kolaka, dan wilayah lainnya tetap tertinggal. Presiden menepis habis hal ini agar terjadi pemerataan di daerah. Ini yang perlu terus kita bantu dan kawal,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Dudung juga memberikan apresiasi kepada jajaran KSP yang dinilai berhasil mempercepat penyelesaian berbagai persoalan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Upaya mengurai hambatan birokrasi (debottlenecking) serta meredam ego sektoral disebut menjadi salah satu kunci dalam mempercepat implementasi kebijakan pemerintah.
Ia menambahkan, kerja cepat dan responsif yang dilakukan KSP dalam menyelesaikan berbagai persoalan di lapangan juga mendapat perhatian dan apresiasi langsung dari Presiden Prabowo.
Pemerintah berharap sinergi antarinstansi terus diperkuat sehingga seluruh program prioritas dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Sumber: Okezone
