RBN || Jakarta
Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap institusi TNI dan Polri dengan menekankan prinsip penegakan hukum yang tegas dan tanpa pandang bulu. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai bagian dari upaya memperkuat supremasi hukum di Indonesia, di mana tidak ada satu pun pihak yang kebal hukum termasuk dari kalangan aparat negara.
Prabowo bahkan mencontohkan bahwa sejumlah jenderal telah diserahkan ke kejaksaan sebagai bentuk nyata bahwa penegakan hukum harus berjalan secara transparan dan adil tanpa adanya perlindungan terhadap individu tertentu.
Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak akan mentoleransi pelanggaran hukum di dalam institusi strategis negara sekalipun. Dalam arahannya, Prabowo juga menekankan pentingnya reformasi internal guna meningkatkan profesionalisme, integritas, serta kepercayaan publik terhadap TNI dan Polri sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara.
Ia mengingatkan bahwa kekuatan institusi bukan hanya terletak pada kewenangan, tetapi juga pada kedisiplinan dan kepatuhan terhadap hukum. Komitmen tersebut sejalan dengan berbagai langkah yang telah dilakukan aparat penegak hukum dalam menindak oknum yang terlibat kasus hukum, yang dinilai sebagai bukti bahwa era penegakan hukum yang lebih tegas tengah berjalan.
Pengamat juga menilai bahwa tindakan terhadap aparat termasuk dari kalangan militer menunjukkan tidak adanya kekebalan hukum di bawah kepemimpinan Prabowo, serta menjadi bagian penting dalam menjaga demokrasi dan keadilan di Indonesia.
Secara keseluruhan, pernyataan ini menegaskan arah kebijakan pemerintah yang ingin memastikan bahwa hukum menjadi panglima tertinggi, sekaligus memperkuat institusi negara agar lebih bersih, profesional, dan bertanggung jawab kepada masyarakat.
Sumber: Liputan6
