RBN || Jakarta
Program Sekolah Rakyat yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menghadapi tantangan serius menjelang tahun ajaran baru 2026. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa progres pembangunan proyek tersebut masih jauh dari target yang diharapkan.
Dari total 93 Sekolah Rakyat yang direncanakan dibangun, realisasi hingga 20 Mei 2026 baru mencapai sekitar 58 hingga 59 persen. Padahal, sekolah-sekolah tersebut ditargetkan sudah siap digunakan pada Juli 2026 agar dapat langsung dimanfaatkan pada awal tahun ajaran baru.
Dalam keterangannya di Jakarta, Dody menilai keterlambatan itu tidak sepenuhnya disebabkan faktor teknis. Ia mengungkapkan adanya persoalan internal di lingkungan Kementerian PU yang menurutnya menghambat jalannya proyek.
“Seharusnya berbagai kendala sudah bisa diselesaikan sejak awal tahun. Namun pelaksanaannya tidak berjalan sesuai harapan sehingga progres pembangunan tertinggal,” ujarnya saat media briefing di Kantor Kementerian PU.
Dody bahkan menyebut proyek tersebut sempat berada dalam kondisi “setengah mangkrak” karena adanya pekerjaan yang tidak dijalankan secara profesional oleh sejumlah pihak di internal kementerian. Akibat kondisi itu, ia mengaku harus mengambil langkah tegas dengan mencopot beberapa pejabat, mulai dari tingkat Eselon I hingga kepala balai.
Menurutnya, keterlambatan semakin memprihatinkan setelah ditemukan kontrak pembangunan yang justru menargetkan penyelesaian proyek melewati jadwal masuk sekolah. Beberapa proyek bahkan disebut baru rampung pada Juli hingga Oktober 2026, padahal Presiden Prabowo menginginkan bangunan sudah siap digunakan sejak Juni.
Meski demikian, Dody memastikan pemerintah terus melakukan percepatan pembangunan. Ia mengaku turun langsung ke lapangan untuk memantau progres sekaligus memberikan solusi agar pengerjaan bisa diselesaikan tepat waktu.
Beberapa daerah dengan progres pembangunan terendah antara lain Singkawang, Cilacap, Dharmasraya, Lombok Utara, dan Brebes. Kendati menghadapi berbagai hambatan, Kementerian PU tetap optimistis sebanyak 88 Sekolah Rakyat dapat diselesaikan pada Juni 2026.
Program Sekolah Rakyat sendiri diharapkan menjadi salah satu upaya pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat, terutama di wilayah yang masih membutuhkan fasilitas belajar yang layak dan memadai.
Sumber: Detik Finance
