RBN || Jakarta
Pemerintah Indonesia dan Malaysia tengah mempertimbangkan pengetatan aturan visa dan imigrasi guna menekan maraknya sindikat penipuan online serta judi daring internasional yang melibatkan warga negara asing. Langkah ini muncul setelah aparat di kedua negara menangkap ratusan WNA yang diduga terlibat dalam operasi scam dan perjudian online sepanjang Mei 2026. Para pelaku diduga memanfaatkan kebijakan bebas visa dan lemahnya pengawasan imigrasi untuk menjalankan aktivitas ilegal lintas negara.
Dalam laporan CNA Indonesia, sejumlah pengamat menilai Indonesia dan Malaysia kini mulai menjadi lokasi baru bagi jaringan penipuan internasional setelah tekanan besar terhadap pusat scam di Kamboja, Laos, dan Myanmar. CEO organisasi anti perdagangan manusia The Mekong Club, Matt Friedman, mengatakan, “Kemungkinan Indonesia atau Malaysia menjadi pusat perdagangan manusia untuk scam center sangat nyata.” Sindikat disebut merekrut pekerja asing melalui lowongan kerja palsu, lalu memaksa mereka bekerja dalam operasi penipuan online dengan pengawasan ketat dan ancaman kekerasan.
Pemerintah Indonesia menilai kasus-kasus yang melibatkan WNA menjadi bahan evaluasi serius terhadap kebijakan bebas visa. Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko menyebut banyak pelaku menggunakan fasilitas bebas visa kunjungan, visa on arrival, maupun izin tinggal kunjungan.
Data Ditjen Imigrasi mencatat sedikitnya lima pengungkapan kasus besar sindikat asing dalam beberapa bulan terakhir, termasuk penangkapan ratusan WNA di Jakarta, Batam, dan Surabaya. “Kasus-kasus yang melibatkan WNA dalam aktivitas ilegal menjadi bahan evaluasi bagi kami,” ujar Hendarsam.
Meski demikian, sejumlah pengamat menilai pengetatan visa bukan solusi utama untuk memberantas sindikat penipuan internasional. Pakar kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, mengatakan sindikat kriminal sangat cepat beradaptasi dan bisa mencari celah baru. Selain itu, kebijakan visa yang lebih ketat dikhawatirkan berdampak pada hubungan diplomatik serta sektor pariwisata Indonesia dan Malaysia, terutama karena wisatawan asal China dan Jepang memberikan kontribusi besar terhadap ekonomi kedua negara.
Para pengamat pun mendorong pemerintah memperkuat pengawasan lintas negara, edukasi publik, dan kerja sama aparat keamanan dibanding hanya mengandalkan pembatasan visa. Penanganan sindikat penipuan dinilai memerlukan strategi menyeluruh karena jaringan kejahatan ini terus berkembang dan berpindah lokasi untuk menghindari penegakan hukum. Aparat juga diminta meningkatkan perlindungan terhadap korban perdagangan manusia yang kerap dijebak dengan tawaran pekerjaan bergaji tinggi di luar negeri.
Sumber: CNA Indonesia
