RBN || India
Sedikitnya empat orang tewas dan puluhan lainnya terluka di Ladakh, Himalaya, India, pada Rabu (24/9), ketika para pengunjuk rasa yang menuntut status negara bagian bagi wilayah federal itu dan kuota pekerjaan bagi penduduk setempat bentrok dengan polisi.
Daerah kantong Buddha-Muslim itu kehilangan otonominya pada tahun 2019 ketika pembentukan negara bagian Jammu dan Kashmir oleh pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi sehingga Ladakh ditempatkan di bawah pemerintahan New Delhi.
Para pengunjuk rasa, yang dipimpin oleh aktivis Sonam Wangchuk, juga menginginkan Ladakh diberi status khusus yang memungkinkan pembentukan badan lokal terpilih untuk melindungi wilayah kesukuannya.
Pada Rabu malam, Kementerian Dalam Negeri India mengatakan bahwa protes tersebut dipicu oleh pidato “provokatif” Wangchuk, yang telah melakukan mogok makan sejak 10 September.
Massa menyerang kantor partai politik, membakar kantor kepala dewan eksekutif Leh, dan membakar kendaraan polisi, kata kementerian tersebut dalam sebuah pernyataan.
Lebih dari 30 polisi dan personel terluka selama insiden itu, katanya.
“Dalam upaya membela diri, polisi terpaksa melepaskan tembakan, yang sayangnya menimbulkan beberapa korban jiwa,” tambah pernyataan itu.
Kementerian tersebut menambahkan bahwa situasi telah “dikendalikan pada pukul 4 sore, kecuali insiden yang tidak diinginkan sebelumnya pada hari itu.”
“Selama kekerasan ini, 2-3 pemuda kami telah tewas demi perjuangan kami… Saya ingin meyakinkan rakyat Ladakh bahwa kami tidak akan menyia-nyiakan pengorbanan para pemuda ini… Kami akan terus berusaha agar tuntutan kami dipenuhi,” kata Thupstan Tswang, Ketua Leh Apex Body.
Kantor Partai Bharatiya Janata milik Modi di kota utama Leh termasuk di antara bangunan yang dirusak dan dibakar, kata kantor berita ANI.
Saluran TV India menunjukkan sebuah kendaraan polisi yang ditinggalkan dengan api yang keluar dari depannya.
Laporan media lokal mengatakan beberapa pengunjuk rasa muda melemparkan batu ke arah polisi dan gas air mata digunakan untuk membubarkan mereka.
Kavinder Gupta, Wakil Gubernur Ladakh, menyerukan diakhirinya kekerasan dan pemulihan perdamaian dalam pesan video yang diedarkan oleh kantornya.
Demonstrasi, pertemuan publik, dan ujaran yang menghasut dilarang untuk menjaga perdamaian, kata Administrator Distrik Romil Singh Donk dalam pemberitahuan publik.
Ladakh berbagi perbatasan panjang dengan China dan merupakan wilayah strategis bagi India.
Kementerian Dalam Negeri India telah berunding dengan para pemimpin Ladakh sejak 2023 dan mengatakan sedang mempertimbangkan tuntutan mereka.
Sumber: Reuters
