RBN || Surabaya
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengamanatkan pembebasan biaya pendidikan bagi siswa jenjang SD, SMP, dan sederajat mulai diakomodasi pemerintah bersama DPR RI dalam penyusunan Rancangan APBN 2027. Langkah tersebut mendapat dukungan dari DPRD Jawa Timur, yang berharap implementasinya juga memperhatikan sekolah swasta serta kesejahteraan guru.
Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, menilai putusan MK sejalan dengan amanat konstitusi untuk menjamin hak setiap anak memperoleh pendidikan.
“Salah satu amar putusan MK yang menyebutkan bahwa pendidikan itu harus gratis untuk seluruh anak bangsa yang sekaligus ini menjadi salah satu rekomendasi untuk revisi UU Sisdiknas ya. Saya pikir itu bagus karena sesuai dengan mandat atau amanat di undang-undang,” kata Puguh saat dikonfirmasi, Kamis (9/7/2026).
Saat ini, pemerintah bersama DPR RI tengah menyusun skema pelaksanaan kebijakan tersebut. Berdasarkan informasi dari laman resmi DPR RI, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Kementerian Keuangan sedang melakukan simulasi anggaran sebagai dasar implementasi program pendidikan dasar gratis.
Puguh berharap pembahasan anggaran tidak hanya berfokus pada sekolah negeri, tetapi juga memberikan perhatian yang sama kepada sekolah swasta. Menurutnya, putusan MK telah menegaskan bahwa negara berkewajiban menjamin pendidikan dasar tanpa biaya bagi siswa di sekolah negeri maupun swasta.
Ia menilai keberadaan sekolah swasta selama ini memiliki kontribusi besar dalam pemerataan layanan pendidikan. Di Jawa Timur, misalnya, jumlah sekolah swasta jauh lebih banyak dibanding sekolah negeri.
Menurut Puguh, dalam satu kawasan yang memiliki satu sekolah negeri, bisa terdapat sekitar lima sekolah swasta. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sekolah swasta menjadi salah satu pilar penting dalam penyelenggaraan pendidikan.
Meski demikian, ia mengakui dukungan anggaran dari APBD maupun APBN terhadap sekolah swasta selama ini masih terbatas. Karena itu, ia berharap kebijakan pendidikan gratis nantinya diikuti dengan peningkatan alokasi anggaran agar sekolah swasta dapat memberikan layanan pendidikan yang lebih optimal.
Selain itu, Puguh menekankan pentingnya meningkatkan kesejahteraan guru, baik yang mengajar di sekolah negeri maupun sekolah swasta. Menurutnya, guru memiliki peran utama dalam menciptakan pendidikan yang berkualitas sehingga tidak seharusnya ada perbedaan perlakuan.
“Baik guru yang statusnya mengajar di sekolah negeri ataupun guru yang statusnya mengajar di sekolah swasta. Jadi tidak ada dikotomi antara pendidikan negeri plat merah dengan pendidikan swasta,” terang politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Sumber: Tribunnews
