RBN || Jakarta
Pemerintah Indonesia tengah merumuskan dan telah menetapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) selama satu hari dalam seminggu sebagai langkah strategis untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) yang meningkat akibat gejolak harga minyak dunia, terutama dipicu oleh konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah.
Kebijakan ini diharapkan mampu mengurangi mobilitas harian masyarakat yang selama ini menjadi salah satu faktor utama tingginya penggunaan BBM, khususnya di sektor transportasi perkotaan, dengan sasaran utama penerapan kebijakan ini adalah aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai di lingkungan pemerintah daerah, sementara untuk sektor swasta lebih diarahkan dalam bentuk imbauan agar tetap mempertimbangkan fleksibilitas dan kondisi masing-masing perusahaan.
Meski demikian, pemerintah juga masih mengkaji secara matang hari pelaksanaan WFH tersebut agar tidak menimbulkan dampak sosial baru seperti terbentuknya long weekend yang berpotensi justru meningkatkan mobilitas masyarakat untuk bepergian, sehingga efektivitas penghematan BBM bisa berkurang, oleh karena itu berbagai opsi hari seperti Senin atau Jumat masih terus dipertimbangkan.
Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini tidak akan berlaku untuk semua jenis pekerjaan, terutama sektor yang membutuhkan kehadiran fisik seperti pelayanan publik, industri manufaktur, dan pekerjaan lapangan lainnya, sehingga penerapannya akan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing instansi.
Kebijakan tersebut direncanakan akan segera diumumkan secara resmi dalam waktu dekat dengan kemungkinan mulai diterapkan setelah periode Lebaran tahun 2026, sebagai bagian dari solusi jangka pendek pemerintah dalam menjaga stabilitas energi nasional sekaligus mengendalikan beban subsidi BBM di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu.
Sumber: Detik News
