RBN || Jakarta
Wakil Menteri Kesehatan, Dr. Benjamin P. Octavianus, SpP, menegaskan bahwa penanggulangan tuberkulosis (TB) di Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan pasien yang datang ke fasilitas kesehatan. Menurutnya, untuk mendeteksi kasus TB, perlu adanya upaya aktif dengan melakukan skrining pada kelompok yang berisiko, seperti yang disampaikan dalam Pertemuan Koordinasi dan Penguatan Implementasi Program Tuberkulosis Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (23/4/2026).
“Jangan menunggu pasien datang ke fasilitas kesehatan. Kita harus aktif menemukan kasus melalui skrining kelompok berisiko dan investigasi kontak,” ujar Benny. Ia juga menekankan pentingnya memastikan pasien yang positif TB menjalani pengobatan hingga tuntas dan memperkuat dukungan komunitas untuk mendampingi pasien selama proses penyembuhan.
Benny menambahkan, pencegahan merupakan bagian yang sangat penting dalam penanggulangan TB, setara dengan pengobatan. “Terapi pencegahan harus dipercepat, terutama bagi kontak serumah, anak-anak, dan kelompok rentan,” katanya.
Selain itu, Benny juga menyoroti pentingnya penggunaan data yang akurat dan real-time sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat. Ia menegaskan bahwa eliminasi TB di Indonesia tidak bisa dilakukan oleh sektor kesehatan saja. “Kita membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah, dunia usaha, komunitas, akademisi, dan mitra pembangunan,” ujarnya.
Untuk mencapai target eliminasi TB pada tahun 2030, Benny mengakui bahwa bukanlah hal yang mudah, namun dengan kerja sama yang konsisten, target tersebut dapat tercapai. “Pertemuan ini harus menghasilkan langkah nyata untuk menyelamatkan masyarakat Indonesia dari TB,” ujarnya.
Tuberkulosis masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Setiap tahun diperkirakan ada sekitar 1,09 juta orang yang terinfeksi penyakit yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Namun, tidak semua kasus terdeteksi. “Pada 2025, sekitar 867 ribu kasus yang berhasil diobati, namun masih ada sekitar 300 ribu kasus yang belum ditemukan,” ujar Benny.
Benny juga menyebutkan angka kematian akibat TB yang masih tinggi. “Setiap empat menit, satu orang meninggal dunia akibat tuberkulosis di Indonesia,” tambahnya. Ia juga menekankan bahwa TB bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga terkait dengan faktor sosial, ekonomi, gizi, dan lingkungan.
Dalam penanggulangan TB, Kemenkes tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi lintas sektor diperlukan, termasuk dengan Kementerian Dalam Negeri, mengingat rumah sakit daerah dan puskesmas berada di bawah kewenangan pemerintah daerah.
Selain itu, Benny menjelaskan bahwa banyak pasien TB yang tinggal di rumah tidak layak huni. “Kuman Mycobacterium tuberculosis bisa bertahan 1-3 bulan di ruangan yang kurang ventilasi dan tidak ada sinar matahari. Padahal, kuman ini akan mati jika terkena sinar matahari selama 30 menit,” kata Benny.
Sebagai langkah nyata, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah memperbaiki sekitar 2.000 rumah milik pasien TB yang tidak layak huni. “Pemberantasan tuberkulosis harus melibatkan lintas sektoral, termasuk Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Pangan, dan Kementerian Lingkungan Hidup,” tambahnya.
Sumber: Liputan6
