RBN || Jakarta
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mulai mengambil langkah antisipatif terhadap potensi gangguan pasokan energi, khususnya BBM dan LPG 3 kilogram di tengah tekanan global. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers APBD Triwulan I 2026 di Balai Kota Jakarta pada 17 April 2026, sebagai respons terhadap situasi geopolitik dunia dan ancaman perubahan iklim yang dapat memengaruhi rantai pasok energi.
Pramono menegaskan bahwa pemerintah daerah terus memantau distribusi energi agar tidak terjadi kelangkaan di masyarakat. “Dalam kondisi geopolitik yang seperti ini dan juga sampai hari ini belum terselesaikan berkaitan dengan supply chain dan juga BBM, maka Pemerintah DKI Jakarta secara khusus kami juga memantau hal yang berkaitan dengan BBM dan juga dengan LPG 3 kilogram,” ujarnya. Ia menilai langkah ini penting agar pemerintah tidak terlambat dalam merespons potensi krisis.
Menurutnya, LPG 3 kilogram merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dijaga ketersediaannya. Ia mengingatkan agar pemerintah tidak bersikap reaktif saat krisis sudah terjadi.
“Dengan demikian jangan sampai kemudian kita tergopoh-gopoh ketika baru apa persoalannya itu terjadi di kemudian hari,” kata Pramono, menekankan pentingnya kesiapsiagaan sejak dini.
Selain faktor geopolitik, ancaman fenomena El Nino yang diprediksi berlangsung dari April hingga September 2026 juga menjadi perhatian serius. Kondisi ini berpotensi memperparah tekanan terhadap ketersediaan energi dan kebutuhan pokok, sehingga diperlukan strategi jangka menengah untuk mengurangi dampaknya terhadap masyarakat.
Sebagai solusi, Pemprov DKI Jakarta mulai mendorong pemanfaatan energi terbarukan guna mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil. “Untuk itu optimalisasi penggunaan energi terbarukan mulai kita kembangkan di Jakarta,” ujarnya.
Langkah ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi daerah sekaligus menjadi upaya adaptasi terhadap dinamika global yang semakin tidak menentu.
Sumber: Liputan6
