RBN || Jakarta
Pemerintah berencana menerapkan kebijakan work from home atau WFH selama satu hari dalam sepekan bagi aparatur sipil negara dan diimbau juga untuk sektor swasta setelah Lebaran 2026 sebagai bagian dari langkah efisiensi di tengah meningkatnya harga energi global.
Kebijakan ini masih dalam tahap penyusunan teknis namun telah disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai respons terhadap tekanan ekonomi yang dipicu konflik di Timur Tengah yang berdampak pada kenaikan harga minyak dunia.
Melalui skema ini, pemerintah menargetkan pengurangan mobilitas harian masyarakat sehingga dapat menghemat konsumsi bahan bakar minyak hingga sekitar 20 persen dari penggunaan normal.
Penerapan WFH tidak akan dilakukan penuh dalam beberapa hari kerja, melainkan hanya satu hari dalam lima hari kerja, guna menjaga keseimbangan antara efisiensi dan produktivitas.
Kebijakan ini juga tidak akan berlaku untuk sektor pelayanan publik yang tetap harus berjalan normal demi memenuhi kebutuhan masyarakat, selain itu pemerintah akan melibatkan berbagai kementerian dan pemerintah daerah dalam penyusunan aturan teknis agar implementasinya dapat disesuaikan dengan karakteristik masing-masing sektor dan wilayah.
Hingga saat ini, waktu pasti pelaksanaan kebijakan tersebut masih menunggu finalisasi dan akan diumumkan setelah konsepnya matang, secara keseluruhan langkah ini mencerminkan upaya pemerintah dalam beradaptasi terhadap dinamika global sekaligus mendorong pola kerja yang lebih fleksibel, efisien, dan berkelanjutan di tengah tantangan ekonomi yang terus berkembang.
Sumber: CNA Indonesia
