RBN || Jakarta
Pemerintah merespons dinamika global yang memengaruhi perekonomian nasional, khususnya tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akibat lonjakan harga minyak dunia. Kenaikan tersebut dipicu gangguan pasokan energi internasional, termasuk ketegangan di Selat Hormuz yang menjadi jalur vital distribusi minyak.
Di tengah kondisi ini, pemerintah memilih langkah strategis dengan mengedepankan efisiensi anggaran ketimbang mengurangi subsidi energi maupun program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu opsi yang tengah dikaji adalah penghematan di tingkat kementerian dan lembaga, termasuk kemungkinan penyesuaian gaji pejabat negara.
Presiden Prabowo Subianto telah meminta jajaran kabinet untuk mendalami berbagai skenario kebijakan secara komprehensif. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyampaikan bahwa kajian tersebut masih berlangsung dan mempertimbangkan berbagai aspek.
“Langkah efisiensi perlu dimulai dari internal pemerintah. Banyak upaya yang dapat dilakukan, seperti optimalisasi penggunaan transportasi publik dan pengurangan penggunaan kendaraan dinas,” ujarnya di Jakarta, Selasa (17/3/2026).
Ia menegaskan bahwa efisiensi anggaran bukan hanya respons terhadap krisis, melainkan juga bagian dari upaya membangun tata kelola keuangan negara yang lebih disiplin dan berkelanjutan.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa turut menanggapi wacana tersebut secara terbuka. Ia menyatakan bahwa penyesuaian gaji pejabat bukanlah hal yang tabu, selama dilakukan demi menjaga stabilitas fiskal negara.
Menurutnya, kebijakan ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk mengedepankan kepentingan publik di atas segalanya, sekaligus memastikan program-program prioritas tetap berjalan optimal.
Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global, sekaligus menjadi momentum untuk mendorong efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.
Sumber: detikfinance
