RBN || Jakarta
Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) meminta pemerintah membatalkan rencana pembatasan kadar tar dan nikotin dalam produk rokok yang saat ini tengah dibahas. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi memukul sektor pertanian tembakau, termasuk di sejumlah daerah sentra produksi seperti Kabupaten Temanggung.
Ketua DPP APTI, Agus Parmuji, menyampaikan bahwa rencana pembatasan kadar tar maksimal 10 miligram dan nikotin 1 miligram tidak mencerminkan kondisi riil pertembakauan di Indonesia. Ia menilai karakter tembakau lokal memiliki kadar alami yang berbeda sehingga sulit disesuaikan dengan batasan tersebut.
“Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) minta pemerintah batalkan rencana pembatasan kadar tar dan nikotin dalam produk rokok yang tengah digodok pemerintah pusat, kebijakan tersebut dinilai berpotensi memukul sektor pertanian tembakau termasuk di Kabupaten Temanggung,” ujarnya, Selasa.
Menurut Agus, jika kebijakan tersebut tetap diberlakukan, dampaknya akan sangat besar bagi daerah sentra tembakau nasional. Ia menyebut wilayah seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, hingga Jawa Barat berpotensi mengalami penurunan produksi secara signifikan.
“Kalau ini diberlakukan, sentra tembakau di Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB hingga Jawa Barat akan tergulung. Petani tidak bisa lagi memproduksi sesuai karakter tembakau yang ada,” katanya.
APTI menilai kebijakan tersebut tidak hanya berdampak pada produksi, tetapi juga pada kesejahteraan petani yang menggantungkan hidup dari sektor tembakau. Penyesuaian terhadap standar baru dinilai sulit dilakukan tanpa perubahan besar pada sistem budidaya.
Oleh karena itu, APTI mendorong pemerintah untuk melakukan kajian ulang dengan melibatkan petani dan pelaku industri. Mereka berharap kebijakan yang diambil dapat mempertimbangkan keseimbangan antara aspek kesehatan dan keberlangsungan ekonomi petani tembakau di Indonesia.
Sumber: Antara News
