RBN || Jakarta
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga integritas pelayanan publik. Gubernur Pramono Anung mengambil langkah tegas dengan membebastugaskan sejumlah pejabat di wilayah Kalisari, Jakarta Timur, menyusul dugaan manipulasi laporan berbasis kecerdasan buatan dalam aplikasi JAKI.
Kebijakan ini mencakup lurah setempat serta beberapa pejabat lainnya, seperti kepala seksi ekonomi pembangunan dan kepala seksi pemerintahan. Meski demikian, Gubernur menegaskan bahwa langkah tersebut bukan bentuk pemecatan, melainkan bagian dari proses pembinaan untuk memperbaiki kinerja aparatur sipil negara.
“Pembebastugasan ini adalah upaya pembinaan agar yang bersangkutan dapat kembali bekerja lebih baik ke depan,” ujar Pramono di Taman Ismail Marzuki, Rabu (15/4/2026).
Kasus ini mencuat setelah ditemukan dugaan penggunaan foto berbasis AI dalam laporan kegiatan yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Hal tersebut dinilai mencederai kepercayaan publik serta mencoreng citra pelayanan pemerintah daerah.
Menanggapi hal ini, Pemprov DKI Jakarta tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelaporan kinerja, khususnya di jajaran petugas lapangan. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kejujuran dalam setiap proses pelayanan publik.
Pramono menekankan bahwa integritas merupakan fondasi utama dalam birokrasi modern. Ia memastikan bahwa ke depan, mekanisme pelaporan akan diperketat, termasuk pengaturan lebih jelas mengenai pihak yang berwenang mengunggah dokumentasi pekerjaan.
“Tidak ada ruang bagi praktik yang merugikan kepercayaan masyarakat. Kita perbaiki sistem agar lebih terbuka dan bertanggung jawab,” tegasnya.
Langkah tegas ini menjadi sinyal bahwa Pemprov DKI Jakarta terus berbenah, tidak hanya dalam aspek teknologi, tetapi juga dalam membangun budaya kerja yang profesional dan berintegritas. Kepercayaan publik diharapkan dapat semakin kuat seiring upaya perbaikan yang berkelanjutan.
Sumber: Detik News
