RBN || Jakarta
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas korupsi dengan menggelar tiga Operasi Tangkap Tangan (OTT) dalam satu pekan. Operasi tersebut menyasar sektor strategis negara, mulai dari perpajakan, kepabeanan, hingga lembaga peradilan.
OTT pertama dilakukan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, terkait dugaan suap pengurusan restitusi pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin. KPK menetapkan tiga tersangka, yakni Kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono, fiskus Dian Jaya Demega, serta Manajer PT Buana Karya Bhakti Venasius Jenarus Genggor. Ketiganya diduga terlibat dalam praktik suap restitusi pajak dan telah ditahan selama 20 hari pertama sejak 5 Februari 2026.
OTT kedua berlangsung di Jakarta dan menyasar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. KPK mengamankan 17 orang, terdiri dari 12 pegawai Bea Cukai dan lima pihak swasta dari PT Blueray Cargo. Dalam pengembangan perkara, KPK menetapkan enam tersangka, termasuk mantan Direktur Penyidikan dan Penindakan Bea Cukai, Rizal. Para tersangka diduga menerima jatah bulanan hingga Rp7 miliar untuk meloloskan barang impor ilegal. KPK turut menyita barang bukti senilai Rp40,5 miliar berupa uang tunai, valuta asing, logam mulia, dan barang mewah. Satu tersangka dari pihak swasta masih buron dan telah dicegah ke luar negeri.
OTT ketiga dilakukan di Depok, Jawa Barat, terkait dugaan suap dalam perkara sengketa lahan antara PT Kharaba Digdaya—badan usaha di bawah ekosistem Kementerian Keuangan—dengan masyarakat. Dalam operasi ini, KPK mengamankan tujuh orang, termasuk Ketua Pengadilan Negeri Depok, I Wayan Eka Mariarta, serta sejumlah pihak swasta. Uang ratusan juta rupiah turut diamankan sebagai barang bukti.
Rangkaian OTT ini menegaskan langkah tegas KPK dalam menjaga integritas penyelenggara negara. Pemerintah pun berharap penindakan tersebut menjadi peringatan keras sekaligus momentum pembenahan sistem dan budaya birokrasi menuju tata kelola yang bersih, transparan, dan berkeadilan.
Sumber: CNN Indonesia
