RBN || Jakarta
Seorang pengamat politik menilai bahwa kultur politik di Indonesia menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan banyak kepala daerah terjerat kasus korupsi.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Iwan Setiawan, menjelaskan bahwa persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan perilaku individu pejabat, tetapi juga dipengaruhi oleh sistem politik yang berkembang, terutama dalam proses kaderisasi dan rekrutmen calon kepala daerah oleh partai politik.
Ia menyoroti bahwa proses kaderisasi di banyak partai sering kali tidak berjalan optimal sehingga calon kepala daerah yang diusung belum tentu memiliki integritas, kapasitas intelektual, maupun pemahaman kebangsaan yang kuat.
Selain itu, proses rekrutmen dalam kontestasi politik kerap tidak sepenuhnya didasarkan pada prinsip meritokrasi dan demokrasi internal partai, melainkan lebih dipengaruhi oleh praktik politik transaksional. Dalam banyak kasus, rekomendasi pencalonan kepala daerah justru mempertimbangkan faktor popularitas, elektabilitas, hingga kemampuan finansial kandidat untuk menanggung biaya politik yang tinggi dalam pemilihan kepala daerah.
Kondisi tersebut, menurutnya, dapat menjadi “bom waktu” yang berpotensi memicu praktik korupsi ketika kandidat yang terpilih berusaha mengembalikan biaya politik yang telah dikeluarkan selama proses pemilihan.
Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya reformasi dalam sistem kaderisasi dan mekanisme seleksi calon pemimpin daerah di partai politik agar lebih menekankan integritas, kapasitas kepemimpinan, serta rekam jejak yang baik, sehingga potensi terjadinya kasus korupsi di tingkat pemerintahan daerah dapat diminimalkan di masa mendatang.
Sumber: Antara News
