RBN || Jakarta
Pemerintah menegaskan bahwa kegiatan belajar mengajar di sekolah akan tetap dilaksanakan secara tatap muka meskipun dunia tengah menghadapi tekanan krisis global, kebijakan ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno yang menekankan pentingnya menjaga kualitas pendidikan nasional agar tidak mengalami penurunan di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian.
Ia menyebut bahwa proses pembelajaran harus tetap berjalan optimal dan tidak boleh terganggu oleh kebijakan efisiensi atau kondisi eksternal lainnya, bahkan pemerintah secara tegas mengutamakan sistem pembelajaran luring guna mencegah terjadinya learning loss yang berpotensi berdampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Penegasan ini juga merujuk pada arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna yang menekankan bahwa krisis global justru harus dijadikan momentum untuk mempercepat transformasi nasional, termasuk di sektor pendidikan.
Pemerintah menilai bahwa pendidikan merupakan sektor strategis yang tidak boleh dikorbankan sehingga kegiatan belajar mengajar harus tetap berjalan secara normal dan semakin ditingkatkan kualitasnya, dalam konteks ini berbagai program seperti revitalisasi sekolah, pengembangan sekolah unggulan, serta peningkatan kualitas tenaga pendidik terus didorong sebagai bagian dari prioritas nasional.
Meskipun sempat muncul wacana penerapan pembelajaran daring atau sistem hybrid sebagai bagian dari strategi efisiensi energi dan penyesuaian kebijakan di tengah krisis global, hasil koordinasi lintas kementerian menunjukkan bahwa metode tersebut belum menjadi kebutuhan mendesak saat ini.
Pemerintah menilai bahwa pengalaman selama pandemi menunjukkan adanya berbagai kendala dalam pembelajaran jarak jauh, mulai dari keterbatasan akses teknologi hingga penurunan efektivitas pembelajaran, sehingga opsi tersebut tidak dijadikan prioritas utama dalam kondisi saat ini.
Di sisi lain, pemerintah tetap melakukan berbagai penyesuaian di sektor lain sebagai respons terhadap krisis global, seperti penerapan sistem kerja fleksibel bagi aparatur sipil negara, pengurangan perjalanan dinas yang tidak esensial, serta optimalisasi penggunaan teknologi digital dalam kegiatan birokrasi.
Langkah-langkah ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi tanpa mengganggu layanan publik utama termasuk pendidikan dan kesehatan yang tetap harus berjalan secara penuh dan normal.
Dengan demikian, keputusan untuk mempertahankan pembelajaran tatap muka menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga kualitas pendidikan nasional di tengah tekanan global, sekaligus memastikan bahwa generasi muda Indonesia tetap mendapatkan hak belajar secara optimal tanpa terganggu oleh dinamika krisis yang sedang berlangsung, kebijakan ini juga mencerminkan upaya pemerintah dalam menempatkan pendidikan sebagai fondasi utama pembangunan jangka panjang yang tidak boleh terhambat oleh kondisi apa pun.
Sumber: Detik News
