RBN || Jakarta
Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Phnom Penh menghadapi lonjakan signifikan permintaan fasilitasi kepulangan dari Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Kamboja, menyusul operasi penertiban besar-besaran Pemerintah Kamboja terhadap pusat-pusat penipuan daring lintas negara.
Dalam periode 16 hingga 23 Januari 2026, KBRI Phnom Penh mencatat sebanyak 2.117 WNI datang langsung ke kantor perwakilan RI untuk meminta bantuan pemulangan ke Tanah Air. Lonjakan ini menjadi dampak langsung dari razia terhadap sindikat penipuan daring yang selama ini mempekerjakan warga negara asing, termasuk WNI, di berbagai lokasi di Kamboja.
Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Kamboja, Santo Darmosumarto, menegaskan bahwa KBRI terus berupaya maksimal mempercepat proses kepulangan para WNI melalui koordinasi intensif dengan otoritas setempat. Upaya tersebut mencakup percepatan penerbitan izin keluar (exit permit) serta pengajuan keringanan sanksi keimigrasian bagi WNI yang terdampak.
“KBRI berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi setiap WNI yang memohon fasilitasi. Kami terus berkoordinasi dengan pihak Kamboja agar proses kepulangan dapat berjalan lebih cepat dan tertib,” ujar Dubes Santo dalam keterangan pers.
Berdasarkan data kedutaan, jumlah aduan mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa hari terakhir. Pada 22 Januari tercatat tambahan 224 WNI, disusul 164 WNI lainnya pada 23 Januari hingga pukul 17.00 waktu setempat. Angka tersebut menambah total WNI yang ditangani KBRI dari sebelumnya 1.726 orang pada periode 16–21 Januari 2026.
Selain melakukan pendataan dan asesmen kasus, KBRI Phnom Penh juga secara bertahap menerbitkan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) bagi WNI yang tidak lagi memiliki dokumen perjalanan. Untuk mempercepat layanan, Kementerian Luar Negeri RI telah menambah sumber daya manusia, dan dalam waktu dekat dukungan personel serta peralatan dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan akan turut memperkuat upaya tersebut.
Bagi WNI yang masih memiliki paspor dan visa yang berlaku, KBRI mendorong agar segera membeli tiket kepulangan secara mandiri. Puluhan WNI tercatat telah melakukan hal tersebut dan bersiap kembali ke Indonesia, bahkan sebagian telah pulang tanpa melaporkan kepulangannya kepada KBRI.
Sepanjang tahun 2025, KBRI Phnom Penh menangani 5.088 kasus WNI, dengan rata-rata 15 hingga 30 kasus per hari. Namun, dalam sepekan terakhir, lonjakan aduan mencapai puncaknya dengan 520 kasus baru dalam satu hari, mencerminkan eskalasi situasi yang luar biasa.
KBRI juga mengingatkan seluruh WNI agar waspada terhadap pihak-pihak yang mengatasnamakan KBRI untuk melakukan penipuan. Seluruh layanan KBRI pada prinsipnya tidak dipungut biaya, kecuali biaya resmi penerbitan SPLP sesuai ketentuan.
Menutup pernyataannya, KBRI Phnom Penh mengimbau WNI untuk tetap tenang, tertib, serta menjaga komunikasi dengan keluarga di Indonesia. Dukungan keluarga dinilai penting dalam membantu proses pemulangan dan pemulihan para WNI yang terdampak.
Sumber: ANTARA
