RBN || Myanmar
Pemungutan suara dalam pemilu Myanmar yang berlangsung selama sebulan resmi berakhir pada Minggu (25/1/2026). Partai pro-militer diperkirakan meraih kemenangan besar dalam pemilu yang digelar pemerintah junta, meski menuai kecaman luas dari kelompok prodemokrasi dan komunitas internasional.
Pemilu ini menjadi yang pertama sejak kudeta militer 2021 yang menggulingkan pemerintahan sipil pimpinan Aung San Suu Kyi. Kala itu, Suu Kyi ditahan, konflik bersenjata pecah di berbagai wilayah, dan Myanmar terjerumus dalam krisis kemanusiaan berkepanjangan.
Tahap ketiga sekaligus terakhir pemilu digelar di puluhan daerah, hanya beberapa hari menjelang peringatan lima tahun kudeta. Junta militer menyebut pemilu ini sebagai jalan mengembalikan kekuasaan kepada rakyat. Namun para pengamat menilai proses tersebut sarat kepentingan militer, terlebih setelah Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Suu Kyi dibubarkan dan tokohnya disingkirkan dari politik.
Pemimpin junta Min Aung Hlaing, yang membuka peluang menjadi presiden usai pemilu, terlihat mengunjungi tempat pemungutan suara di Mandalay dengan mengenakan pakaian sipil.
“Ini adalah jalan yang dipilih rakyat,” katanya kepada wartawan.
Namun pemungutan suara tidak dilakukan di wilayah yang dikuasai kelompok pemberontak. Di daerah yang berada di bawah kendali junta, pemantau HAM melaporkan adanya intimidasi serta pembungkaman kritik.
Partai Union Solidarity and Development Party (USDP), yang didominasi mantan perwira militer, telah memenangkan lebih dari 85 persen kursi majelis rendah dan sekitar dua pertiga kursi majelis tinggi pada dua tahap awal pemilu. Analis menyebut USDP sebagai perpanjangan tangan militer.
Pakar HAM PBB Tom Andrews memperingatkan negara-negara yang mengakui hasil pemilu ini berisiko ikut melegitimasi kekuasaan militer.
“Negara yang mengesahkan hasil pemilu ini akan menjadi bagian dari upaya junta mempertahankan kekuasaan melalui pemungutan suara yang direkayasa,” ujarnya.
Hasil resmi pemilu diperkirakan diumumkan akhir pekan ini. Berdasarkan konstitusi yang disusun militer, angkatan bersenjata juga otomatis menguasai seperempat kursi parlemen, memberi mereka pengaruh besar dalam pemilihan presiden.
Di tengah situasi tersebut, sebagian warga tetap menggunakan hak pilih. Seorang guru di Mandalay, Zaw Ko Ko Myint, mengatakan dirinya berharap perubahan meski pesimistis.
“Kami ingin melihat negara yang lebih baik, meskipun saya tidak berharap banyak,” katanya.
Sejak kudeta, Myanmar dilanda perang saudara antara junta dan kelompok prodemokrasi yang bersekutu dengan milisi etnis. Serangan udara masih sering terjadi di sejumlah wilayah, sementara daerah lain menghadapi blokade dan ancaman kelaparan.
Lembaga pemantau konflik ACLED memperkirakan lebih dari 90 ribu orang tewas sejak perang saudara pecah. Hingga kini, tidak ada angka resmi dari pemerintah.
Selain itu, lebih dari 400 orang telah diproses hukum berdasarkan undang-undang baru yang melarang “gangguan pemilu”, dengan ancaman hukuman hingga 10 tahun penjara bagi pengkritik atau pengunjuk rasa.
Tingkat partisipasi pemilih pada dua tahap awal pemilu tercatat sedikit di atas 50 persen, turun jauh dibanding sekitar 70 persen pada pemilu terakhir 2020 yang dimenangkan telak oleh NLD, sebelum militer mengambil alih kekuasaan.
Aung San Suu Kyi, peraih Nobel Perdamaian berusia 80 tahun, hingga kini masih ditahan di lokasi yang dirahasiakan. Tuduhan terhadapnya dinilai bermotif politik oleh kelompok HAM.
Banyak warga Myanmar meragukan pemilu ini akan membawa perubahan berarti. Seorang warga Yangon berusia 34 tahun mengatakan situasi kemungkinan tidak akan membaik.
“Saya tidak berharap apa pun dari pemilu ini. Semua akan terus berjalan seperti sekarang,” ujarnya.
Sumber: CNA
