RBN || Jakarta
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Djamari Chaniago, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberikan toleransi kepada siapa pun yang terbukti melanggar hukum. Pernyataan tersebut disampaikan menyusul penggeledahan yang dilakukan Polri di sejumlah lokasi terkait penyidikan dugaan korupsi batu bara PLN.
Dalam keterangan resminya, Jumat (10/7/2026), Djamari menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilakukan tanpa membedakan asal institusi maupun kedudukan seseorang.
“Tidak ada ruang bagi siapa pun yang terbukti melanggar hukum. Tanpa memandang asal institusi maupun kedudukannya, setiap pelanggaran akan diproses dan ditindak secara tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.
Menurut Djamari, pemberantasan korupsi merupakan salah satu komitmen utama Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah, kata dia, terus mendorong penegakan hukum yang profesional, independen, transparan, dan berlandaskan peraturan perundang-undangan.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara Polri, Kejaksaan Agung, serta lembaga penegak hukum lainnya. Menurutnya, seluruh institusi memiliki tujuan yang sama, yaitu menegakkan hukum secara adil dan memperkuat upaya pemberantasan korupsi.
“Setiap institusi memiliki tugas dan kewenangan yang diatur oleh undang-undang. Karena itu, sinergi dan koordinasi harus terus diperkuat agar tujuan bersama tersebut dapat tercapai secara lebih efektif,” katanya.
Djamari turut mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi maupun berbagai spekulasi yang berkembang di ruang publik. Ia menilai narasi yang tidak berdasar berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan mengganggu proses penegakan hukum.
Pemerintah, lanjutnya, menghormati mekanisme hukum yang sedang berjalan dan meyakini aparat penegak hukum akan bekerja secara profesional tanpa intervensi dari pihak mana pun.
Di akhir keterangannya, Djamari mengajak masyarakat menyikapi maraknya pengungkapan kasus korupsi secara proporsional. Menurutnya, banyaknya kasus yang terungkap bukan menunjukkan meningkatnya praktik korupsi, melainkan mencerminkan semakin kuatnya komitmen negara dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.
Sumber: Kompas.com
