RBN || Madrid
Pemerintah Spanyol, pada hari Selasa (21/4), menyetujui rencana besar untuk mengatasi masalah perumahan yang menjadi salah satu titik lemah utama bagi Perdana Menteri Pedro Sánchez menjelang pemilu tahun depan.
Meningkatnya biaya sewa dan harga rumah membuat banyak warga Spanyol kesulitan membeli atau menyewa rumah, meskipun ekonomi Spanyol sedang berkembang pesat. Pendapatan warga tidak mampu mengikuti kenaikan harga, sementara pertumbuhan wisata dan jumlah penduduk yang meningkat di kota-kota besar karena imigrasi memperburuk kekurangan pasokan rumah.
Rencana baru ini, yang bernilai 7 miliar euro (sekitar Rp 130 triliun), meningkatkan investasi pemerintah dalam perumahan publik hingga tiga kali lipat dalam empat tahun ke depan. Salah satu langkah penting dalam rencana ini adalah memastikan bahwa rumah bersubsidi tidak bisa diklasifikasikan ulang setelah beberapa tahun. Selain itu, rencana ini juga mencakup bantuan untuk penyewa muda dan calon pembeli rumah.
“Ini adalah langkah besar yang sangat positif. Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, ada komitmen anggaran yang serius,” ujar Raluca Budian, direktur asosiasi dari Observatorium Perumahan Layak di Esade Business School yang berbasis di Madrid.
Sekitar 40% dari dana tersebut akan digunakan untuk meningkatkan pasokan perumahan publik, yang masih kurang jika dibandingkan dengan rata-rata Eropa. Sementara 30% akan dialokasikan untuk renovasi properti, termasuk untuk meningkatkan efisiensi energi rumah dan membangun perumahan di daerah yang kekurangan penduduk.
Sisanya akan digunakan untuk subsidi, dengan fokus utama pada kaum muda.
“Masyarakat menuntut adanya kesepakatan untuk mengatasi masalah utama yang saat ini mempengaruhi mereka,” ujar Menteri Perumahan Isabel Rodríguez pada hari Selasa. Menurut survei negara, masalah perumahan sering kali menjadi perhatian utama bagi warga Spanyol.
Biaya perumahan di Spanyol tercatat naik hampir 13% dibandingkan tahun sebelumnya pada akhir 2025, menurut lembaga statistik Uni Eropa, Eurostat.
Spanyol berada di posisi bawah dalam hal penyediaan perumahan publik sewa di negara-negara Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), dengan hanya kurang dari 2% dari total pasokan yang tersedia. Rata-rata OECD adalah 7%. Di Prancis, angka ini mencapai 14%, Inggris 16%, dan Belanda 34%.
Sebelumnya, Spanyol membangun perumahan dengan dana publik yang kemudian dipindahtangankan ke sektor swasta. Begitu rumah-rumah ini dijual, mereka menghilang dari stok perumahan publik.
Sumber: ABC News
