RBN || Seoul
Mantan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol kembali menerima hukuman berat dari pengadilan. Kali ini, ia dijatuhi vonis 30 tahun penjara setelah dinyatakan bersalah terkait pengiriman drone ke wilayah Korea Utara yang dinilai memicu ketegangan dan membahayakan keamanan negara.
Jaksa penuntut khusus menilai tindakan Yoon bukan sekadar operasi militer biasa. Mereka menyebut pengiriman drone tersebut dilakukan untuk menciptakan kondisi yang seolah-olah mengarah pada konflik bersenjata, sehingga dapat dijadikan alasan untuk memberlakukan darurat militer.
Menurut jaksa, Yoon berupaya “memalsukan kondisi perang” dengan mengirimkan drone ke Korea Utara. Tindakan itu disebut bertujuan menciptakan dalih deklarasi darurat militer dan berpotensi membawa dampak serius bagi negara.
“Yoon dijatuhi hukuman 30 tahun penjara atas tuduhan tersebut,” kata juru bicara Pengadilan Distrik Pusat Seoul kepada AFP.
Selain dianggap memperkeruh hubungan dengan Korea Utara, operasi yang diperintahkan Yoon juga dinilai menyebabkan kebocoran informasi rahasia negara. Jaksa berpendapat langkah tersebut meningkatkan risiko keamanan nasional dan memperbesar ketegangan di Semenanjung Korea.
Vonis terbaru ini menambah daftar persoalan hukum yang menjerat mantan kepala negara tersebut. Sebelumnya, pada Februari lalu, Yoon telah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas kasus terpisah yang berkaitan dengan deklarasi darurat militer.
Dalam perkara itu, Yoon dinyatakan bersalah karena memimpin tindakan yang dianggap sebagai pemberontakan dengan tujuan “melumpuhkan” Majelis Nasional Korea Selatan melalui penerapan darurat militer.
Meski demikian, Yoon menolak tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Ia telah mengajukan banding atas putusan sebelumnya dan tetap bersikeras bahwa kebijakan darurat militer yang diambilnya dilakukan demi kepentingan negara.
Kasus yang menimpa Yoon Suk Yeol menjadi salah satu perkara politik terbesar dalam sejarah modern Korea Selatan dan terus menyita perhatian publik, terutama karena melibatkan isu keamanan nasional, hubungan antar-Korea, serta penggunaan kewenangan presiden.
Sumber: CNN Indonesia
