RBN || Denpasar
Gerbang langit Bali, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, tengah memainkan nada-nada kemakmuran yang gegap gempita. Menjelang penghujung 2025, keriuhan tak henti menyelimuti terminal kedatangan dengan rekor angka mencengangkan mencapai 23.000 jiwa per hari. Namun, begitu para pelancong melintasi pintu keluar, simfoni kemegahan itu mendadak berubah menjadi elegi yang sunyi di lobi-lobi hotel resmi di sekujur Pulau Dewata.
Anomali ini menciptakan potret yang getir bagi industri perhotelan. Saat aspal jalanan kian sesak oleh kendaraan turis dan objek wisata dipadati manusia, kamar-kamar hotel justru mendingin dalam sepi. Data Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mengonfirmasi sebuah paradoks nyata: tingkat hunian hotel merosot tajam hingga 20 persen di tengah ledakan kunjungan. Ada aliran besar wisatawan yang hilang dari radar pencatatan resmi, sebuah eksodus masif ke wilayah abu-abu yang tak terjamah aturan.
Rahasia di balik sunyinya lobi hotel ini ternyata bersembunyi di balik dinding-dinding kos elit dan vila tak berizin yang tumbuh subur bak jamur di musim hujan. Penelusuran menunjukkan bahwa ribuan akomodasi ilegal kini mengepung kawasan primadona seperti Canggu, Ubud, hingga Uluwatu. Mereka bergerak lincah di bawah bayang-bayang, menawarkan privasi mutlak dan harga yang jauh di bawah nalar hotel berbintang karena tidak terbebani Pajak Hotel dan Restoran (PHR).
Teja Bagus Kumara, seorang konsultan properti di Bali, melihat fenomena ini sebagai dampak dari distorsi pasar yang fundamental. Menurutnya, ada ketidaksinkronan antara pertumbuhan fisik bangunan dengan pengawasan izin operasional di lapangan. Banyak properti yang semula didesain sebagai hunian pribadi atau investasi jangka panjang, kini beralih fungsi menjadi mesin pencetak uang harian tanpa melewati prosedur legal yang semestinya.
Dalam keterangannya, Teja Bagus Kumara mengungkapkan bahwa banyak investor membangun vila dengan izin rumah tinggal, namun dioperasikan layaknya hotel berbintang dengan manajemen profesional yang tidak terdaftar. Kondisi ini membuat beban operasional mereka jauh lebih ringan karena tidak ada kewajiban pajak yang disetorkan ke daerah. Teja menekankan bahwa ketersediaan unit penginapan informal di titik-titik panas pariwisata telah melampaui jumlah kamar hotel resmi, memicu suplai berlebih yang merusak harga pasar.
Guna memutus rantai ketimpangan ini, Teja Bagus Kumara merekomendasikan langkah-langkah strategis bagi Pemerintah Provinsi Bali. Di antaranya adalah sinkronisasi data melalui audit izin terpadu untuk memastikan fungsi bangunan sesuai dengan IMB/PBG. Ia juga menekankan pentingnya regulasi digital yang memaksa platform global seperti Airbnb atau Booking.com hanya menampilkan properti dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang valid. Penertiban praktik nominee dan penerapan sistem e-tax menjadi harga mati agar kebocoran pendapatan daerah dapat dihentikan.
Luka di industri ini semakin dalam dengan terungkapnya praktik bisnis yang dikendalikan oleh tangan asing melalui skema nama penduduk lokal. Transaksi digital kerap dilakukan lintas negara, membuat aliran dana segar pariwisata menguap tanpa menyentuh kas daerah. Hotel resmi yang patuh pada aturan ketat kini dipaksa bertarung dalam medan laga yang tidak adil.
Pergeseran gaya hidup para pengembara digital turut memperkeruh suasana. Mereka mencari kebebasan di rumah singgah mandiri yang merambah lahan produktif dan pemukiman warga, memicu krisis air bersih serta degradasi tata ruang. Jika rekomendasi kebijakan seperti moratorium izin vila baru dan pengawasan zonasi ketat tidak segera ditegakkan dengan tangan besi, simfoni sunyi ini akan menjadi lonceng kematian bagi kualitas pariwisata Bali. Tanah Dewata membutuhkan penataan ulang yang berani agar keriuhan di bandara kembali bergema di lobi hotel, membawa kesejahteraan yang adil bagi mereka yang taat pada aturan.
