RBN || Jakarta
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi tegas pernyataan eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Noel, yang menyebut dirinya berpotensi “di-Noel-kan” alias diseret ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Purbaya menegaskan komitmennya menjaga integritas sebagai bendahara negara dan menolak keras segala bentuk penerimaan uang ilegal.
Di Kementerian Keuangan, Senin (26/1/2026), Purbaya menyatakan bahwa penghasilannya sebagai Menkeu sudah lebih dari cukup untuk hidup layak. Menurutnya, menerima “uang panas” justru akan melumpuhkan independensi dan ruang gerak seorang pejabat publik.
“Noel kan terima, ya? Kalau saya tidak terima duit. Gaji saya besar, cukup. Jadi saya tidak tahu kenapa Pak Noel bicara seperti itu,” ujar Purbaya. Ia menambahkan, sekali pejabat tersandera uang, maka keputusan untuk menindak atau mencopot bawahan yang melanggar hukum akan menjadi mustahil.
Purbaya menilai, menjaga kebersihan diri adalah kunci agar roda pemerintahan berjalan lurus. “Begitu kita terima uang, posisi jadi riskan. Nggak bisa gerak, nggak bisa pecat orang, karena sewaktu-waktu bisa dilaporkan dan dibocorkan. Kalau kita bersih dan lurus, kasus seperti itu seharusnya tidak terjadi,” tegasnya.
Ia juga menyinggung kemungkinan adanya upaya jebakan, namun mengaku tidak melihat motif apa pun yang mengarah ke sana. “Kalau ada yang menjebak, misalnya menaruh uang tiba-tiba di mobil saya, itu mungkin saja. Tapi harus ada latar belakang kasusnya. Saya merasa tidak punya urusan apa pun. Saya hanya bertanggung jawab kepada Presiden,” kata Purbaya.
Sebelumnya, Noel—yang kini berstatus terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan periode 2019–2025 dengan nilai aliran dana Rp3,4 miliar—melontarkan peringatan terbuka kepada Purbaya di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Ia mengklaim memiliki informasi bahwa Menkeu akan dijadikan target dengan modus serupa.
Noel menduga gaya kepemimpinan Purbaya yang blak-blakan dan berani mengambil risiko membuat sejumlah pihak terusik. Namun, bagi Purbaya, tudingan itu tak menggoyahkan pendiriannya. Ia menegaskan, integritas bukan sekadar slogan, melainkan fondasi untuk memastikan kebijakan negara berjalan adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan publik.
Pernyataan Purbaya menjadi penegasan bahwa kepemimpinan bersih masih menjadi kompas utama di tengah tantangan dan dinamika politik hukum nasional.
Sumber: Inilah.com
