RBN || Semarang
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat langkah pencegahan dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) campak menyusul meningkatnya tren kasus suspek dalam tiga tahun terakhir. Upaya ini difokuskan pada penguatan imunisasi serta edukasi masyarakat, mengingat tingginya tingkat penularan penyakit tersebut.
Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, usai menerima Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI Bidang Kesehatan terkait pengawasan kesiapsiagaan daerah dalam pencegahan dan penanggulangan KLB campak, di Gedung Merah Putih, Kompleks Kantor Gubernur Jateng, Semarang, Senin (30/3/2026).
Gus Yasin, sapaan akrabnya, menegaskan bahwa kewaspadaan terhadap campak harus terus ditingkatkan karena tingkat penularannya sangat tinggi, bahkan melebihi Covid-19.
“Kalau Covid-19 satu orang menulari lima orang, campak bisa sampai 18 orang. Maka penguatan imunisasi menjadi kunci, tidak hanya untuk campak tetapi juga penyakit menular lainnya seperti TBC,” ujarnya.
Saat ini, KLB campak tercatat terjadi di tiga kabupaten, yakni Cilacap, Klaten, dan Pati. Selain itu, dua daerah lainnya, yaitu Brebes dan Kudus, masih berstatus suspek. Meski sebagian besar wilayah masih terkendali, potensi penyebaran tetap menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, tren suspek campak terus meningkat sejak 2023 hingga triwulan I 2026. Puncaknya terjadi pada Januari 2026 dengan jumlah mencapai 792 kasus suspek.
Menurut Taj Yasin, peningkatan ini tidak lepas dari terganggunya layanan imunisasi selama pandemi Covid-19. Oleh karena itu, pemerintah kini berupaya mengejar ketertinggalan cakupan imunisasi di seluruh wilayah.
“Ini menjadi momentum untuk mengejar ketertinggalan. Kami terus menggerakkan kembali imunisasi dan memperkuat kampanye kepada masyarakat,” tegasnya.
Upaya tersebut didukung capaian imunisasi yang cukup baik. Pada 2025, cakupan vaksinasi MR bayi di Jawa Tengah mencapai 106,7 persen atau melampaui target. Meski demikian, masih terdapat sejumlah wilayah dengan cakupan rendah yang berpotensi menjadi titik penularan.
Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan RI, Maria Endang Sumiwi, mengapresiasi kinerja Jawa Tengah dalam menjaga cakupan imunisasi di tengah jumlah penduduk yang besar.
“Jawa Tengah ini berhasil, karena dengan populasi besar, cakupan imunisasi di bawah 95 persen hanya di sedikit kabupaten/kota,” jelasnya.
Ia menekankan pentingnya pemetaan wilayah hingga tingkat desa, terutama di daerah dengan cakupan imunisasi rendah, agar intervensi dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran.
Sementara itu, Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, menilai upaya yang dilakukan Pemprov Jateng sudah berjalan baik, namun perlu diperkuat melalui edukasi publik yang lebih masif dan kolaboratif.
“Kalau satu orang terkena campak bisa menularkan ke 18 orang. Maka edukasi harus terus dilakukan, melibatkan guru, orang tua, hingga influencer. Ini tidak bisa hanya dilakukan pemerintah sendiri,” ujarnya.
Ia juga menyoroti masih adanya penolakan imunisasi oleh sebagian orang tua yang berpotensi memperluas penyebaran penyakit.
“Kita tahu bersama ada juga orang tua yang tidak mau anaknya diimunisasi. Nah, ini menjadi masalah kalau orang tua melarang anaknya untuk diimunisasi,” pungkasnya.
Sebagai informasi, campak merupakan penyakit infeksi akibat virus morbillivirus yang sangat mudah menular melalui udara, seperti droplet dari batuk atau bersin, serta kontak dengan permukaan yang terkontaminasi. Gejala yang muncul meliputi demam, batuk, pilek, dan ruam. Penularan dapat terjadi sejak empat hari sebelum hingga empat hari setelah ruam muncul.
Penyakit ini juga berisiko menimbulkan komplikasi serius, seperti pneumonia, radang otak, diare berat, hingga kematian, terutama pada anak yang belum mendapatkan imunisasi. Oleh karena itu, pemerintah terus mengimbau masyarakat untuk melengkapi vaksinasi sebagai langkah perlindungan utama.
Sumber: Jateng Pos
