RBN || Jakarta
Chief Operating Officer (COO) Danantara sekaligus Kepala Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN), Dony Oskaria, menemui Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk membahas sejumlah persoalan strategis, mulai dari restrukturisasi perusahaan pelat merah hingga penyelesaian utang kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.
Dalam pertemuan tersebut, salah satu agenda yang dibahas adalah rencana restrukturisasi sejumlah BUMN melalui penggabungan maupun peleburan perusahaan.
Dony mengatakan, proses restrukturisasi tersebut membutuhkan dukungan berupa relaksasi perpajakan. Kebijakan itu dinilai penting agar restrukturisasi dapat berjalan tanpa memberikan tekanan tambahan terhadap arus kas perusahaan.
“Koordinasi bersama pak Menteri Keuangan, ada yang mau didiskusikan. Minta untuk keringanan pajak (restrukturisasi BUMN). Itu ada undang-undang untuk kita, prosesnya supaya cepat diselesaikan,” ujar Dony saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Rabu (5/8/2026).
Menurut Dony, aspek perpajakan menjadi salah satu hal yang perlu disiapkan agar proses restrukturisasi BUMN dapat dilakukan secara lebih efektif. Dengan adanya relaksasi, perusahaan diharapkan tidak terbebani kewajiban pajak tambahan ketika menjalankan proses penggabungan atau peleburan.
Selain restrukturisasi, pertemuan Dony dengan Purbaya juga membahas penyelesaian persoalan utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, Whoosh.
Pembahasan mengenai utang tersebut menjadi perhatian karena beban pembiayaan proyek masih berdampak terhadap kondisi keuangan sejumlah BUMN yang tergabung dalam konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI).
Pemerintah melalui Danantara dan Kementerian Keuangan kini membahas langkah yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan persoalan tersebut, sekaligus menjaga kesehatan keuangan BUMN yang terlibat dalam proyek kereta cepat.
Pembahasan restrukturisasi BUMN dan penyelesaian utang Whoosh menjadi bagian dari upaya pemerintah menata kembali kondisi keuangan perusahaan negara agar lebih sehat dan memiliki ruang yang lebih besar untuk menjalankan bisnis serta mendukung perekonomian nasional.
Sumber: SindoNews
