RBN || Jakarta
Sebanyak 490 pemerintah daerah (pemda) dilaporkan mengalami tekanan keuangan yang cukup serius. Kondisi ini membuat banyak daerah kesulitan memenuhi kewajiban dasar, mulai dari pembayaran gaji pegawai negeri sipil (PNS) hingga membiayai operasional pemerintahan.
Menanggapi situasi tersebut, Ekonom Senior Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, meminta pemerintah pusat segera merealisasikan penambahan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) guna membantu menjaga stabilitas fiskal di tingkat daerah.
“Ini langkah yang tepat, tetapi hanya solusi sementara. Yang diperlukan daerah adalah TKD yang lebih memadai, bukan hanya waktu pencairan,” kata Wijayanto di Jakarta, Kamis (30/7/2026).
Menurut Wijayanto, percepatan dan penambahan TKD dapat menjadi solusi jangka pendek agar pemerintah daerah tetap mampu menjalankan pelayanan publik. Namun, ia menegaskan bahwa persoalan fiskal daerah tidak akan selesai tanpa adanya pembenahan yang lebih mendasar.
Ia menilai pemerintah perlu mengevaluasi formula pembagian pendapatan antara pemerintah pusat dan daerah agar lebih proporsional. Dengan skema yang lebih adil, daerah diharapkan memiliki ruang fiskal yang cukup untuk menjalankan kewenangan dan program pembangunan.
“Perbaikan formula dinilai penting agar daerah memiliki kapasitas fiskal yang lebih memadai dalam menjalankan kewenangannya,” ujarnya.
Wijayanto juga mengingatkan agar kebijakan penghematan melalui penyesuaian transfer ke daerah tidak terus dilakukan. Menurutnya, langkah tersebut berisiko hanya memindahkan beban defisit dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.
Di sisi lain, kemampuan masing-masing daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinilai tidak merata. Tidak semua daerah memiliki potensi ekonomi yang sama untuk mendongkrak penerimaan daerah.
Selain itu, opsi mencari sumber pendanaan alternatif juga masih menghadapi berbagai keterbatasan. Salah satu yang menjadi sorotan adalah penerbitan surat utang daerah yang hingga kini belum dianggap sebagai solusi ideal.
“Penerbitan surat utang pemda belum menjadi pilihan yang ideal. Karena belum banyak yang memiliki preseden dan dapat menimbulkan persoalan keberlanjutan fiskal di masa depan,” imbuhnya.
Dengan kondisi yang dihadapi ratusan pemerintah daerah saat ini, Wijayanto menilai diperlukan langkah cepat sekaligus strategi jangka panjang agar kemampuan fiskal daerah tetap terjaga dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
Sumber: Inilah.com
