RBN || Jakarta
Badan Pusat Statistik (BPS) kembali melakukan pemutakhiran data mengenai struktur perekonomian Indonesia melalui Sensus Ekonomi 2026. Pendataan ini diharapkan menjadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi yang lebih sesuai dengan kondisi dunia usaha saat ini, termasuk perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, M. Edy Mahmud, mengatakan Sensus Ekonomi merupakan kegiatan yang dilakukan setiap 10 tahun sekali. Sensus terakhir digelar pada 2016 dan kini kembali dilaksanakan pada 2026.
“Sensus ekonomi itu kegiatan kita yang jelas itu sepuluh tahun sekali. Terakhir 2016, sekarang kita melaksanakan lagi di tahun 2026,” ujar Edy, Minggu (9/8/2026).
Menurut Edy, data hasil Sensus Ekonomi 2016 sudah tidak sepenuhnya mampu menggambarkan kondisi perekonomian Indonesia saat ini. Dalam satu dekade terakhir, perkembangan teknologi dan perubahan perilaku masyarakat telah mengubah cara pelaku usaha menjalankan bisnis.
Perubahan tersebut terlihat mulai dari proses produksi, pemasaran, distribusi, hingga pola transaksi. Kehadiran marketplace dan berbagai platform digital juga mendorong munculnya model bisnis baru, termasuk UMKM yang menjalankan kegiatan usaha dari rumah.
“Kalau kita kembali ke 2016, pasti kegiatan ekonomi itu sudah sangat berubah. Cara orang memproduksi barang sudah berubah, cara orang memasarkan, mendistribusikan barang sudah berubah,” katanya.
Karena itu, BPS menilai pemutakhiran data melalui Sensus Ekonomi 2026 penting untuk mendapatkan gambaran terbaru mengenai kondisi dunia usaha di Indonesia. Data tersebut nantinya dapat digunakan sebagai salah satu pijakan dalam menentukan arah kebijakan ekonomi nasional.
Pendataan lapangan Sensus Ekonomi 2026 telah dimulai sejak Mei dan ditargetkan selesai pada Agustus 2026. Hingga 7 Agustus 2026, proses pendataan telah mencapai sekitar 86 persen dari total perkiraan populasi usaha.
Dengan adanya data terbaru, pemerintah diharapkan dapat lebih tepat dalam memetakan potensi dan persoalan dunia usaha, sekaligus merancang kebijakan yang mampu mendukung pertumbuhan UMKM serta sektor ekonomi lainnya di tengah perubahan menuju ekonomi yang semakin digital.
Sumber: Liputan6
