RBN || Jakarta
Bank Indonesia berencana memperluas layanan QRIS Antarnegara ke India, Hongkong, dan Timor Leste pada tahun ini. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat ekosistem pembayaran digital lintas negara sekaligus mengejar target penggunaan QRIS di delapan negara.
Deputi Gubernur BI, Filianingsih Hendarta, mengatakan saat ini layanan QRIS Antarnegara telah terhubung dengan enam negara, yakni Malaysia, Singapura, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan China.
“Kita juga akan memperluas kerja sama QRIS Crossborder. Mungkin di tahun 2026 ini kita akan menargetkan dengan India, dengan Hongkong, dan juga dengan Timor Leste,” ujarnya dalam konferensi pers virtual, Rabu (20/5/2026).
Menurut Fili, transaksi QRIS lintas negara terus mengalami peningkatan, baik untuk transaksi masyarakat Indonesia di luar negeri maupun transaksi wisatawan asing di Indonesia.
BI mencatat nilai transaksi QRIS Antarnegara yang digunakan turis asing saat berbelanja di Indonesia telah mencapai Rp2,28 triliun sejak sistem pembayaran digital tersebut diluncurkan.
“Saat ini sudah terhubung dengan enam negara dan baik transaksi QRIS inbound maupun outbound itu menunjukkan peningkatan,” kata dia.
Tidak hanya di tingkat internasional, penggunaan QRIS di dalam negeri juga terus tumbuh. Hingga saat ini, nilai transaksi QRIS domestik telah mencapai Rp7,83 miliar dari target tahun ini sebesar Rp17 miliar.
Dari sisi pengguna, jumlah masyarakat yang memakai QRIS telah mencapai 63 juta pengguna, mendekati target tahunan sebanyak 70 juta pengguna. Sementara itu, jumlah merchant yang menerima pembayaran QRIS kini mencapai 45,3 juta merchant dari target 47 juta merchant.
Fili menilai perkembangan QRIS menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi nasional, terutama dalam memperluas akses transaksi digital bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Ia menegaskan BI akan terus memperluas implementasi QRIS, baik di dalam negeri maupun lintas negara, agar semakin banyak masyarakat dan pelaku usaha yang dapat memanfaatkan sistem pembayaran digital tersebut.
“Ini merupakan bagian dari strategi pemberdayaan digital ekonomi dan financial inclusion ingin menjangkau minimal 66 persen UMKM karena kita tahu UMKM ini menyumbang sekitar 61 persen dari PDB,” tuturnya.
Sumber: Kompas.com
