RBN || Jakarta
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami tekanan setelah pemerintah mengumumkan pembentukan badan ekspor baru untuk komoditas sumber daya alam (SDA). Meski pasar merespons negatif pada awal perdagangan, pemerintah optimistis kebijakan tersebut akan membawa dampak positif bagi perekonomian nasional dalam jangka panjang.
Pada penutupan sesi I perdagangan Kamis (21/5), IHSG tercatat turun 174,14 poin atau 2,76 persen ke level 6.144. Sebanyak 601 saham terkoreksi, sementara 118 saham menguat dan 94 saham bergerak stagnan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai pelemahan pasar terjadi karena pelaku investasi masih menunggu kepastian terkait implementasi kebijakan baru tersebut.
“Pasar masih mencoba memahami dampak sebenarnya dari pembentukan badan ekspor SDA. Ketika ada kebijakan besar, wajar jika investor mengambil langkah hati-hati terlebih dahulu,” ujar Purbaya di Jakarta Pusat.
Ia menegaskan, kebijakan tersebut dirancang untuk memperkuat tata kelola ekspor nasional sekaligus menekan praktik under invoicing dan transfer pricing yang selama ini dinilai merugikan negara.
Menurut Purbaya, sistem baru ini diharapkan membuat nilai ekspor tercermin lebih transparan dalam laporan perusahaan, sehingga berpotensi meningkatkan valuasi emiten di pasar modal.
“Ke depan, keuntungan perusahaan akan lebih tercermin secara nyata. Ini justru bisa memperkuat fundamental perusahaan yang terdaftar di bursa,” katanya.
Pandangan serupa disampaikan Chief Investment Officer Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia, Pandu Sjahrir. Ia menyebut pasar membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri sebelum kembali stabil.
“Investor tentu ingin melihat kepastian dan hasil implementasinya. Namun kami optimistis pasar akan kembali pulih seiring arah kebijakan yang semakin jelas,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden menetapkan kebijakan tata kelola ekspor SDA melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah sebagai eksportir tunggal untuk sejumlah komoditas strategis, termasuk kelapa sawit, batu bara, dan ferroalloys. Kebijakan tersebut akan diterapkan secara bertahap mulai Juni hingga September 2026.
Sumber: CNN Indonesia
