RBN || Jepang
Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi resmi membubarkan Majelis Rendah atau DPR Jepang pada Jumat (23/1/2026). Langkah ini membuka jalan bagi pemilu dini yang dijadwalkan berlangsung pada 8 Februari 2026.
Keputusan membubarkan parlemen diambil saat popularitas Takaichi sedang tinggi. Ia disebut ingin memanfaatkan momentum tersebut untuk memperkuat dukungan publik terhadap koalisi pemerintah yang belakangan mengalami penurunan suara.
Namun, pembubaran parlemen juga memicu kritik karena dinilai menunda pembahasan penting, termasuk pemungutan suara atas rancangan anggaran negara yang dibutuhkan untuk mendorong pemulihan ekonomi Jepang yang melemah dan merespons lonjakan harga.
Takaichi, yang terpilih pada Oktober lalu sebagai perdana menteri perempuan pertama Jepang, mencatat tingkat kepuasan publik sekitar 70 persen, meski baru tiga bulan menjabat. Hal itu dikutip dari laporan Associated Press.
Pembubaran majelis rendah yang beranggotakan 465 orang secara otomatis memulai tahapan menuju pemilu dini. Masa kampanye akan berlangsung selama 12 hari dan resmi dimulai pada Selasa (27/1).
Saat Ketua Majelis Rendah Fukushiro Nukaga mengumumkan pembubaran, para anggota parlemen berdiri serempak dan meneriakkan “banzai” sebanyak tiga kali, sebelum meninggalkan ruang sidang untuk bersiap menghadapi kontestasi.
Pemilu dini ini diarahkan untuk memperbesar mayoritas koalisi pemerintah di majelis rendah, yang merupakan kamar paling kuat dalam sistem parlemen Jepang.
Saat ini, koalisi yang dipimpin Partai Demokrat Liberal (LDP) hanya memiliki mayoritas tipis di majelis rendah setelah mengalami kekalahan pada pemilu 2024. Di majelis tinggi, koalisi juga tidak menguasai mayoritas, sehingga pemerintah kerap mengandalkan dukungan oposisi untuk meloloskan kebijakan.
Kondisi ini membuat posisi LDP terus disorot, apalagi partai itu masih terdampak citra negatif akibat sejumlah skandal dana politik.
Pemimpin oposisi mengkritik langkah Takaichi yang dinilai mengutamakan pemilu dibanding pembahasan anggaran negara yang dianggap penting untuk menopang program ekonomi.
Saat mengumumkan rencana pemilu dini pada Senin (19/1), Takaichi menegaskan pemilu ini menjadi momen bagi rakyat menentukan apakah dirinya layak memimpin Jepang.
“Saya percaya satu-satunya pilihan adalah rakyat, sebagai pemegang kedaulatan, yang memutuskan apakah Sanae Takaichi layak menjadi perdana menteri,” kata Takaichi.
“Saya mempertaruhkan karier saya sebagai perdana menteri dalam pemilihan ini,” lanjutnya.
Sebagai tokoh konservatif garis keras, Takaichi juga ingin menunjukkan perbedaan pendekatan dengan pendahulunya, Shigeru Ishiba, yang dikenal lebih moderat.
Ia menekankan bahwa pemilih perlu menilai sikap pemerintah soal penguatan belanja negara, peningkatan kemampuan militer, serta pengetatan imigrasi sebagai bagian dari visi menjadikan Jepang negara yang lebih kuat dan makmur.
Di sisi lain, masa awal kepemimpinan Takaichi juga diwarnai tantangan geopolitik. Ketegangan dengan China meningkat setelah Takaichi menyampaikan pernyataan pro-Taiwan.
Sementara itu, Presiden AS Donald Trump menekan Jepang agar meningkatkan belanja pertahanan seiring meningkatnya rivalitas Washington dan Beijing di kawasan.
Takaichi menyatakan akan melanjutkan agenda peningkatan kekuatan militer Jepang, termasuk menambah anggaran pertahanan, sesuai tuntutan situasi regional dan tekanan sekutu utama Jepang, Amerika Serikat.
Meski popularitas pribadinya tinggi, terutama di kalangan anak muda, LDP masih menghadapi tantangan karena sebagian pemilih tradisional mulai beralih ke partai oposisi populis sayap kanan yang baru tumbuh, salah satunya Sanseito, yang dikenal mengusung agenda anti-globalisasi.
Sumber: Liputan6
