RBN || Jakarta
Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Dadan Hindayana, melaporkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis MBG telah menjangkau 41,6 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia hingga awal November 2025. Angka ini menunjukkan cakupan besar program nasional tersebut, meski BGN masih mencatat sekitar 11.640 penerima yang menghadapi kendala teknis dalam pelaksanaannya.
Dalam konferensi pers pada Rabu 12 November 2025, Dadan menjelaskan bahwa sebagian kecil penerima mengalami hambatan terkait distribusi maupun kualitas makanan. Ia menegaskan bahwa jumlah tersebut sangat kecil dibanding total penerima, namun tetap menjadi perhatian pemerintah agar program berjalan optimal.
Ia menuturkan bahwa MBG merupakan program strategis pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan dan menurunkan angka stunting. Program ini menyalurkan makanan bergizi kepada anak sekolah, ibu hamil, dan balita melalui ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang tersebar hingga wilayah terpencil dan daerah 3T. Tujuan utamanya adalah memastikan kelompok rentan memperoleh asupan gizi yang layak.
Meski demikian, sejumlah kendala masih ditemukan di lapangan. Cuaca ekstrem dan akses transportasi terbatas di daerah terpencil menjadi penyebab utama terhambatnya distribusi. Selain itu, terdapat laporan tentang keterlambatan penyaluran dan penyesuaian menu yang belum seragam di beberapa lokasi. BGN menyatakan telah menindaklanjuti sebagian besar laporan dan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan distribusi semakin lancar.
Sebagai langkah perbaikan, BGN sedang memperkuat sistem monitoring dan pelaporan berbasis digital agar setiap kendala dapat dengan cepat direspons. Dadan menyebut evaluasi akan dilakukan secara berkelanjutan sehingga pelaksanaan MBG semakin membaik seiring peningkatan sistem di lapangan.
Program Makan Bergizi Gratis sendiri merupakan bagian dari kebijakan nasional untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sejak diluncurkan, program ini telah memberikan dampak signifikan dalam upaya penanggulangan gizi buruk dan pemerataan akses gizi di seluruh Indonesia.
