RBN || Thailand
Hubungan Thailand dan Kamboja kembali memanas setelah tentara Thailand mengumumkan bahwa “permusuhan masih ada” di perbatasan kedua negara. Pernyataan ini muncul sehari setelah Bangkok menangguhkan pelaksanaan kesepakatan damai yang didukung Amerika Serikat menyusul ledakan ranjau darat yang melukai empat prajurit Thailand di Provinsi Sisaket, Senin (10/11).
Kesepakatan damai tersebut sebelumnya difasilitasi oleh Presiden AS Donald Trump pada Oktober lalu. Perjanjian itu dirancang untuk meredakan konflik perbatasan yang sempat memuncak pada Juli 2025, ketika bentrokan selama lima hari menewaskan sedikitnya 43 orang dan memaksa sekitar 300 ribu warga sipil di kedua sisi perbatasan mengungsi.
Dalam perjanjian itu, Thailand dan Kamboja sepakat untuk menarik seluruh senjata berat dari wilayah perbatasan serta mengizinkan pemantau gencatan senjata beroperasi. Thailand juga berjanji akan memulangkan 18 tentara Kamboja yang sempat ditahan.
Namun, ketegangan kembali meningkat setelah Thailand menunda pelaksanaan kesepakatan tersebut.
“Kenyataannya kini jelas, permusuhan masih tetap ada,” ujar Kepala Angkatan Darat Kerajaan Thailand (RTA), Jenderal Pana Klaewblaudtuk, dalam pernyataan resminya, Selasa (11/11).
Ia menegaskan, “Tentara Thailand perlu menangguhkan deklarasi bersama untuk melindungi hak kami dalam membela diri.”
Thailand menuduh Kamboja melanggar Konvensi Ottawa-perjanjian internasional yang melarang penggunaan ranjau antipersonel—dengan menanam ranjau baru di sepanjang perbatasan.
Ledakan yang melukai empat prajurit Thailand pada Senin menjadi pemicu terbaru dalam sengketa wilayah yang telah berlangsung puluhan tahun, terutama terkait kawasan kuil kuno di perbatasan.
Menanggapi hal tersebut, Kementerian Pertahanan Kamboja menyatakan penyesalan mendalam atas insiden itu, namun menyebut ranjau tersebut kemungkinan merupakan sisa-sisa dari konflik masa lalu.
“Setelah kejadian itu, kedua pihak di garis depan telah berkomunikasi, dan saat ini situasi tetap tenang,” demikian pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Kamboja.
Kamboja menegaskan tetap berkomitmen terhadap kesepakatan damai yang ditandatangani di Kuala Lumpur pada 26 Oktober lalu di bawah mediasi Presiden Donald Trump dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim sebagai Ketua ASEAN.
Sementara itu, Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul mengonfirmasi bahwa pihaknya akan menunda pemulangan 18 tentara Kamboja yang semula dijadwalkan dikembalikan sesuai perjanjian.
Anutin memimpin rapat Dewan Keamanan Nasional di Bangkok dan berencana mengunjungi Sisaket untuk menjenguk para prajurit yang terluka.
Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Thailand Sihasak Phuangketkeow mengatakan bahwa keputusan menangguhkan perjanjian ini akan segera dilaporkan kepada pemerintah AS dan Malaysia.
“Penting bagi Kamboja untuk menunjukkan tanggung jawab dengan menyampaikan penyesalan, ikut serta dalam penyelidikan, dan memastikan hal ini tidak terulang kembali,” ujarnya kepada wartawan.
Meskipun gencatan senjata sejak 29 Juli lalu secara umum masih bertahan, para pengamat menilai kesepakatan damai menyeluruh yang mampu menyelesaikan sengketa wilayah di perbatasan kedua negara masih sulit tercapai.
Analis senior International Crisis Group untuk Asia Tenggara, Matthew Wheeler, menilai keruntuhan kesepakatan ini sudah dapat diprediksi.
“Kesepakatan itu sebenarnya dibuat lebih untuk menyenangkan Presiden Trump dalam konteks politik luar negeri dan citra sebagai pembawa damai, bukan untuk menyelesaikan akar konflik,” katanya.
Sumber: CNA
