RBN || Klaten
Bencana kekeringan mulai meluas di sejumlah wilayah Jawa Tengah. Hingga akhir Juni 2026, sedikitnya enam kabupaten dilaporkan mengalami krisis air bersih yang berdampak pada 16.258 jiwa atau sekitar 4.808 kepala keluarga.
Untuk membantu masyarakat terdampak, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah telah menyalurkan ratusan ribu liter air bersih ke wilayah yang mengalami kekeringan.
Kepala BPBD Jawa Tengah, Bergas Catursari Penanggungan, mengatakan hingga Rabu (24/6/2026), total air bersih yang telah didistribusikan mencapai 654 ribu liter.
“Air bersih tersebut didistribusikan ke wilayah terdampak kekeringan di 6 Kabupaten/kota meliputi 7 kecamatan di 11 desa,” ujar Bergas.
Dari enam daerah terdampak, Kabupaten Klaten menjadi wilayah dengan distribusi bantuan air bersih terbesar, yakni sekitar 553 ribu liter. Sementara itu, Purbalingga menerima 30 ribu liter, Banjarnegara 26 ribu liter, Cilacap 20 ribu liter, Jepara 20 ribu liter, dan Purworejo 5 ribu liter.
Bergas menjelaskan, wilayah terdampak tersebar di beberapa desa, dengan Klaten dan Purbalingga masing-masing mencatat tiga desa terdampak kekeringan. Banjarnegara mengalami kekeringan di dua desa.
“Untuk Jepara, Purworejo, dan Cilacap masing-masing satu desa,” ungkapnya.
Selain enam kabupaten yang telah menerima distribusi air bersih, sejumlah daerah lain juga telah menetapkan status siaga darurat kekeringan. Hingga akhir Juni 2026, terdapat delapan daerah yang menetapkan status tersebut, yakni Kabupaten Sukoharjo, Demak, Temanggung, Brebes, Kendal, Sragen, serta Kota Tegal dan Kota Salatiga.
BPBD Jawa Tengah memperkirakan ancaman kekeringan tahun ini berpotensi meluas ke 18 kabupaten dan kota. Wilayah yang masuk kategori rawan meliputi Demak, Kudus, Pati, Rembang, Blora, Grobogan, Sragen, Brebes, Tegal, Pemalang, Boyolali, Kabupaten Semarang, Cilacap, Purbalingga, Purworejo, Klaten, Jepara, dan Banjarnegara.
“Berikutnya Cilacap, Purbalingga, Purworejo, Klaten, Jepara, dan Banjarnegara,” bebernya.
Meski dihadapkan pada potensi kenaikan biaya operasional akibat isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), Bergas memastikan pelayanan distribusi air bersih kepada masyarakat tetap menjadi prioritas.
Menurutnya, BPBD akan meminta pemerintah kabupaten dan kota mengoptimalkan anggaran yang tersedia selama Juni hingga Juli untuk memenuhi kebutuhan distribusi air bersih di wilayah terdampak.
“Sementara kebutuhan tambahan akibat kenaikan biaya operasional akan diakomodasi melalui perubahan anggaran,” jelasnya.
BPBD Jawa Tengah mengimbau masyarakat di wilayah rawan kekeringan untuk mulai menghemat penggunaan air dan segera melaporkan kepada pemerintah setempat apabila mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air bersih.
Sumber: Tribunnews
