RBN || Banyuwangi
Kemacetan panjang di jalur menuju Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, semakin sering terjadi dalam setahun terakhir. Jika sebelumnya antrean kendaraan umumnya muncul saat musim liburan atau hari besar, kini kemacetan terjadi hampir setiap pekan dan berdampak pada berbagai sektor, mulai dari aktivitas warga hingga distribusi logistik dan pariwisata.
Menyikapi kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berencana mengirim surat kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk mendorong percepatan penanganan kemacetan yang dinilai semakin mengganggu perekonomian daerah.
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, mengatakan kewenangan utama pengelolaan penyeberangan berada di pemerintah pusat. Meski demikian, Pemkab Banyuwangi siap mendukung berbagai langkah yang diperlukan untuk mengatasi persoalan tersebut.
“Kalau kami sebagai pemerintah daerah tentu siap mendukung, karena itu juga bagian dari wilayah kami, wilayah kerja kami. Kalau tidak dibantu, sering kita lihat kemacetan dan pengiriman logistik juga terhambat,” kata Ipuk, Rabu (24/6/2026).
Menurut Ipuk, Pelabuhan Ketapang memiliki peran vital sebagai gerbang utama keluar-masuk Banyuwangi. Karena itu, gangguan yang terjadi di jalur tersebut dapat menimbulkan efek berantai terhadap berbagai sektor ekonomi.
“Jalur Ketapang ini jalur utama masuk dan keluar Banyuwangi. Kalau terganggu, dampaknya juga akan mengganggu sektor lain, termasuk produk-produk Banyuwangi yang harus keluar melalui jalur ini,” ujarnya.
Ia menilai penyebab antrean kendaraan tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan armada kapal penyeberangan, tetapi juga kapasitas infrastruktur pendukung, terutama dermaga yang dinilai belum memadai untuk menampung tingginya arus kendaraan dan penumpang.
“Jumlah kapal yang sangat terbatas ini harus dicari solusinya. Tidak hanya kapal, di Banyuwangi dermaga juga harus ditambah. Banyak kapal tapi kalau dermaganya tidak ada tetap akan ada antrean panjang,” ungkapnya.
Selain penambahan kapal dan dermaga, muncul pula usulan dari para sopir angkutan logistik agar rute penyeberangan Ketapang–Lembar diaktifkan kembali untuk membantu mengurangi kepadatan di lintasan utama Ketapang–Gilimanuk.
Terkait usulan tersebut, Ipuk mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur karena menyangkut kebijakan transportasi lintas daerah.
Pemkab Banyuwangi berharap pemerintah pusat segera mengambil langkah konkret agar kemacetan di kawasan Ketapang tidak terus berlarut-larut dan menghambat aktivitas ekonomi maupun mobilitas masyarakat di wilayah ujung timur Pulau Jawa tersebut.
Sumber: Kompas.com
