RBN || Nepal
Nepal telah mencabut larangan media sosial setelah terjadi bentrokan antara pengunjuk rasa dengan polisi yang menyebabkan sedikitnya 19 orang tewas.
Ribuan demonstran merangsek ke gedung parlemen di Kathmandu pada Senin (8/9), menuntut pemerintah mencabut pemblokiran 26 platform media sosial, termasuk Facebook dan YouTube, serta menyerukan pemberantasan korupsi.
Keputusan untuk mencabut larangan tersebut dibuat setelah rapat kabinet darurat pada Senin malam untuk “memenuhi tuntutan Gen Z”, kata Menteri Komunikasi dan Informasi Prithvi Subba Gurung.
Lebih dari 100 orang terluka dalam demonstrasi tersebut, yang juga terjadi di kota-kota lainnya.
Platform media sosial seperti Instagram memiliki jutaan pengguna di Nepal, yang digunakan untuk mencari informasi terkait hiburan, berita, dan bisnis.
Namun, pemerintah memblokir beberapa media sosial sejak minggu lalu, untuk penanggulangan berita palsu, ujaran kebencian, dan penipuan.
Anak-anak muda yang turun ke jalan mengatakan bahwa mereka juga memprotes sikap otoriter pemerintah. Banyak demonstran yang membawa poster bertuliskan “Akhiri Korupsi”.
Beberapa pengunjuk rasa juga melemparkan batu ke rumah Perdana Menteri KP Sharma Oli di kampung halamannya, Damak.
Seorang pengunjuk rasa, Sabana Budathoki, mengatakan bahwa pemblokiran media sosial sebagai “alasan utama” mereka melakukan protes.
“Daripada memblokir media sosial, saya pikir pemerintah harus fokus memberantas korupsi,” ujarnya, seraya menambahkan: “Kami ingin negara kami kembali. Kami datang untuk menghentikan korupsi.”
Kampanye”Nepo Kid” – yang menyoroti gaya hidup mewah anak-anak politisi dan menuduh mereka menggunakan uang korupsi – telah dimulai di media sosial sejak beberapa minggu terakhir.
Pada hari Senin, Polisi di Kathmandu, menembakkan meriam air dan peluru karet untuk membubarkan para pengunjuk rasa.
Perdana Menteri KP Sharma Oli mengatakan bahwa ia “sangat berduka” atas tindakan kekerasan oleh aparat terhadap korban, dan menyalahkan peristiwa itu sebagai “infiltrasi berbagai kelompok kepentingan”.
Pemerintah akan membentuk panel untuk menyelidiki demonstrasi tersebut, serta pemerintah akan menawarkan bantuan finansial kepada para korban dan menyediakan perawatan gratis bagi korban yang terluka.
Menteri Dalam Negeri Ramesh Lekhak telah mengajukan pengunduran diri pada Senin malam, menyusul kritik keras atas penggunaan kekerasan oleh aparat selama protes berlangsung.
Minggu lalu, pihak berwenang memerintahkan pemblokiran terhadap 26 platform media sosial karena tidak mematuhi tenggat waktu pendaftaran ke Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi Nepal.
Pemerintah Nepal berdalih bahwa pihaknya tidak melarang media sosial tetapi mencoba menyelaraskannya dengan hukum yang berlaku di Nepal.
