RBN || Tanjung Selor
Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Daerah termuda di Pulau Kalimantan ini dinobatkan sebagai salah satu dari empat provinsi di Indonesia yang berhasil memenuhi kriteria pengukuran Indeks Harmoni Indonesia (IHAI) Tahun 2025.
Pengumuman tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltara, Jonilius, S.STP., mewakili Gubernur Kaltara, dalam kegiatan Sosialisasi IHAI 2025 yang digelar di Ballroom Hotel Luminor, Kamis (6/11). Dalam sambutannya, Jonilius menekankan pentingnya penguatan nilai-nilai harmoni sosial, budaya, ekonomi, dan keberagamaan di tengah kehidupan masyarakat Kaltara yang majemuk.
“Kaltara menjadi salah satu dari empat provinsi di Indonesia yang berhasil memenuhi seluruh kriteria pengukuran IHAI tahun 2025. Ini bukti nyata bahwa semangat kebersamaan dan toleransi di daerah kita sangat kuat,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa survei IHAI tahun ini melibatkan 353 kabupaten dan kota di 24 provinsi se-Indonesia, yang dilaksanakan pada 3–24 Maret 2025 melalui pengisian E-Survei. Namun, hanya empat provinsi yang berhasil mencapai target minimal 1.250 responden di setiap kabupaten atau kota. Kaltara berhasil menembus posisi elit tersebut bersama Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, dan DKI Jakarta.
Jonilius menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kesbangpol di kabupaten dan kota se-Kaltara serta masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam survei. Menurutnya, capaian ini tidak hanya menunjukkan keberhasilan administratif, tetapi juga mencerminkan kehidupan sosial yang rukun dan inklusif di Kaltara.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Indeks Harmoni Indonesia merupakan ukuran komposit yang menggambarkan tingkat harmoni masyarakat melalui empat dimensi utama, yaitu ekonomi, sosial, budaya, dan keberagamaan. Dimensi ekonomi menilai kesejahteraan dan pemerataan pembangunan. Dimensi sosial mencerminkan interaksi yang sehat dan toleran. Dimensi budaya menunjukkan kelestarian nilai-nilai lokal, sedangkan dimensi keberagamaan menegaskan kebebasan berkeyakinan serta penghormatan terhadap perbedaan.
Jonilius menambahkan, hasil IHAI 2025 menjadi acuan penting bagi arah pembangunan daerah, sejalan dengan visi Pemerintah Provinsi Kaltara dan kebijakan nasional yang menekankan stabilitas sosial serta kesejahteraan berbasis keadilan.
“Keberagaman etnis, budaya, dan agama adalah kekayaan yang harus terus dijaga. Dengan harmoni dan sinergi semua pihak, Kaltara akan tumbuh sebagai daerah yang damai, toleran, dan berkeadaban,” tutupnya.
