RBN || Jerman
Para mitra koalisi di Jerman mencapai kompromi pada Kamis (14/11) terkait aturan baru mengenai layanan militer, sebuah langkah penting dalam upaya besar membangun kembali kekuatan angkatan bersenjata negara yang menyusut selama beberapa dekade terakhir. Kesepakatan ini dicapai antara koalisi pimpinan Kanselir Friedrich Merz dari Partai Konservatif dan Partai Sosial Demokrat (SPD).
Model yang disetujui mengusung sistem hybrid, yaitu layanan militer sukarela sebagai dasar utama, namun tetap membuka kemungkinan diberlakukannya wajib militer jika dibutuhkan.
Seperti banyak negara Eropa lainnya, Jerman yang pernah memiliki hampir setengah juta personel militer selama Perang Dingin, memangkas besar-besaran kekuatan angkatan bersenjatanya pada era 1990-an yang relatif damai.
“Kami akan membuat layanan sukarela lebih menarik. Kami ingin sebanyak mungkin anak muda merasa bangga dan antusias mengabdi untuk negaranya,” ujar Jens Spahn, Ketua Fraksi Partai Uni Demokratik Kristen (CDU).
“Namun jika pada akhirnya layanan sukarela tidak mencukupi, unsur wajib militer harus diterapkan.” ujarnya.
Kesepakatan ini dicapai setelah berminggu-minggu perdebatan mengenai model layanan militer yang paling tepat untuk menambah jumlah personel tanpa mengorbankan dukungan publik yang luas.
Di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap ancaman Rusia dan tekanan kuat dari sekutu tradisionalnya, Amerika Serikat, Kanselir Merz berkomitmen membangun kembali Bundeswehr menjadi angkatan bersenjata konvensional terkuat di Eropa. Saat ini Bundeswehr memiliki sekitar 182.000 tentara aktif, dengan target peningkatan menjadi 255.000–270.000 personel, ditambah 200.000 anggota cadangan.
Perang di Ukraina serta peringatan tegas dari pemerintahan Presiden AS Donald Trump—yang menuntut Eropa lebih mandiri dalam mengurus pertahanannya—memicu negara-negara Eropa bergegas memperkuat militer setelah bertahun-tahun dianggap terabaikan.
Menteri Pertahanan Jerman, Boris Pistorius, bahkan telah memperingatkan bahwa Jerman harus siap perang pada 2029. Sebelum pemerintahan Merz resmi menjabat Mei lalu, parlemen Jerman telah menyetujui reformasi besar-besaran yang memungkinkan pengumpulan dana miliaran euro untuk penguatan pertahanan.
Dalam usulan aturan baru yang diperkirakan mulai berlaku awal tahun depan, pemerintah akan memperkenalkan sistem registrasi wajib dan pemeriksaan kesehatan dasar. Namun, keputusan untuk memberlakukan wajib militer penuh tetap harus melalui pemungutan suara khusus di parlemen.
Semua warga berusia 18 tahun akan menerima kuesioner terkait minat mereka mengikuti layanan militer. Bagi laki-laki, mengisi kuesioner tersebut bersifat wajib. Jika lolos seleksi dan menjalani pelatihan, mereka akan menerima pembayaran bulanan sebesar 2.600 euro.
Pemeriksaan kesehatan awal akan dimulai dari mereka yang lahir pada 2008 dan diperluas secara bertahap.
Apabila jumlah relawan dinilai tidak mencukupi, parlemen memiliki kewenangan untuk menetapkan wajib militer berbasis kebutuhan—meskipun mekanisme detailnya masih dalam pembahasan.
Sumber: Reuters
